"Kami siap untuk mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Lampung," kata Kapolda melalui Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih, di Bandarlampung, Jumat.
Menurut dia, pihaknya telah menyediakan kendaraan khusus penanganan bencana dari satuan Brimob, personel Brimob, Polair Sabhara serta seluruh jajaran aparat Polres akan siaga untuk membantu pencegahan terjadinya hal tersebut.
Seperti halnya, ia melanjutkan, hasil telewicara bersama jajaran Polri dengan pemerintah pusat terkait kasus Karhutla perlu adanya peningkatan satgas darat untuk mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran tersebut.
"Misalnya saja, seperti yang dikatakan oleh Perwakilan Kepresidenan Arsof menyebutkan bahwa ada terobosan preventif melalui mitigasi karhutla termasuk maping, hingga tim darat harus terus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan," kata dia.
Atas dasar itulah, ia melanjutkan, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan kemungkinnan terjadinya kebakaran hutan di wilayah setempat.
"Kami menyadari, Lampung merupakan salah satu wilayah yang memiliki titik api sehingga kebakaran dapat terjadi di daerah ini," kata dia.
Memang, saat ini ada sembilan daerah yang rentan terjadinya kebakaran hutan seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Padang, Kalsel, Kaltim, Kalbar, dan Papua.
"Ya, sejauh ini sembilan provinsi ini yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Daerah ini sangat rawan, Karena itu, pemerintah harus bisa mengendalikan hal tersebut," kata dia.
Dalam video conference di Mapolda Lampung itu, Kepala BMKG, menjelaskan mengenani perkembangan iklim global. Apa saja penyebab perubahan iklim yang ada di masing-masing daerah. Dari analisis curah dan sifat hujan pada Agustus cukup tinggi.
Bahkan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya menyimpulkan, rata-rata kita mengalami penurunan hotspot per Agustus 2016, menurun sebanyak 71 persen. Kita harus waspadai angka kenaikan yang cepat.
"Saya ingin menyimak beberapa gambaran, misal Riau hotspotnya tidak kelihatan namun kebakaran sering terjadi. Jadi meski tidak tampak titik panas namun tetap harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi," ujar Menteri Kehutanan tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani, mengatakan harus bisa dilakukan pemetaan.
"Ya, daerah yang telah disebutkan harus bisa dilakukan pemetaan oleh pemerintah. Hal ini dapat membantu dalam pencegahan serta penanganan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan," kata dia.
Namun untuk wilayah yang tidak masuk dalam daftar kerawanan Karhutla juga, diharapkan dapat mengantisipasi sejak awal agar tidak terjadi kebakaran hutan di wilayahnya masing-masing.
Pewarta: T. Subagyo dan Agus S
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
