"Kita perlu melihat Perjanjian Paris bukan sebagai hasil melainkan sebagai awal menuju dunia yang sungguh-sungguh bebas-karbon sebagaimana yang disepakati negara-negara," tutur Dubes Breuz dalam pembukaan Pekan Diplomasi Iklim di Pusat Kebudayaan Kedubes Perancis, Jakarta, Selasa.
Ia mengajak negara-negara, khususnya Indonesia memanfaatkan momentum melalui ratifikasi dini dari Perjanjian Paris.
Sementara Prancis merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang telah merampungkan prosedur internal untuk dapat meratifikasi Perjanjian Paris.
Prancis juga sedang menyosialisasikan agenda aksi dan sangat mendukung upaya negara-negara berkembang dan negara-negara berkekuatan ekonomi baru untuk menerapkan niatan kontribusi nasional (NDC) mereka.
"Bersama dengan Maroko yang menjadi ketua COP mendatang, Prancis sebagai ketua COP saat ini mengimbau para mitra, termasuk Indonesia, untuk mendukung upaya bersama kita," ujar dia.
Adapun Uni Eropa mendukung Indonesia melalui sebuah program respon perubahan iklim untuk menciptakan rencana pembangunan yang rendah karbon.
Upaya itu termasuk dukungan dalam pengembangan kebijakan perubahan iklim, legislasi, praktik institusi pemerintahan di Aceh dalam mencapai perencanaan rendah-emisi, serta memfasilitasi dialog kebijakan dan peraturan ramah lingkungan yang partisipatif.
Perubahan iklim dan lingkungan juga menjadi area perhatian bantuan Uni Eropa dengan ASEAN untuk 2014 - 2020 dengan fokus utama pada pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan karena emisi gas rumah kaca lahan gambut ASEAN setara dengan akumulasi emisi dari Jerman, Inggris dan Prancis.
Pewarta: Dyah Dwi A
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
