Peneguhan kewarganegaraan Arcandra Tahar harus sesuai prosedur

14 September 2016 16:25 WIB

Dokumentasi Arcandra Tahar saat telah dicopot dari posisi menteri ESDM. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Padang (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengingatkan, peneguhan status Arcandra Tahar sebagai warga negara Indonesia harus sesuai prosedur hukum karena hal itu akan menjadi yurisprudensi atau rujukan hukum.

"Orang yang sudah pernah menjadi warga negara lain perlu dicek dulu apakah ada jaminan kewarganegaraan Amerika Serikat sudah sah dicabut sehingga tidak muncul masalah baru," kata dia, di Padang, Rabu.

Menurut dia pencabutan status Tahar --berdarah Minang dan kelahiran Padang, 10 Oktober 1970-- sebagai warga negara Amerika Serikat harus dibuktikan dalam bentuk dokumen resmi.

Pada sisi lain pengamat hukum Universitas Bung Hatta Padang, Miko Kamal menilai tindakan hukum pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang meneguhkan kewarganegaraan Tahar sudah tepat.

Alasannya, secara hukum, Arcandra belum kehilangan kewarganegaraan karena pemerintah belum pernah mencatatkannya dalam lembaran negara sebagaimana amanat hukum kewarganegaraan, kata dia.

Menurut dia, keharusan mencatatkan kehilangan kewarganegaraan seorang warga negara di dalam lembaran negara adalah pengejawantahan dari asas publisitas yang dianut UU Nomor 2/2006 tentang Kewarganegaraan.