Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo cermat terkait Arcandra Tahar, yang diisukan akan dilantik kembali menjadi Menteri ESDM.Pikirkan secara matang meskipun itu hak prerogatif Presiden
"Pikirkan secara matang meskipun itu hak prerogatif Presiden," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Fadli menilai kasus Arcandra masih menjadi kontroversi sehingga ia berharap Presiden tidak melalukan kesalahan kedua kali.
Menurut dia, kesalahan pertama yang dilakukan Presiden adalah menyetujui pengangkatan Arcandra yang masih menjadi Warga Negara Asing.
"Ini menunjukkan kecerobohan dan ketidakcermatan dalam rekrutmen, ini kan persoalan elementer. Orang mau menjadi lurah harus dicek semuanya, masa menjadi menteri seperti itu," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai boleh saja Presiden "ngotot" mencalonkan seorang menjadi menteri namun harus dicek semuanya.
Menurut dia, pengecekan itu seharusnya dilakukan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sehingga calon yang diinginkan Presiden sudah dipastikan "bersih".
"Di lingkaran Presiden harus cek dan ricek misalnya Sekretariat Kabinet dan Sekneg. Mereka harus bilang bahwa orang tersebut masih WNA," katanya.
Fadli mengingatkan bahwa tiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, apalagi yang dilakukan pemerintah.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
