Mensos minta pemda awasi pencairan bansos Jatim

25 September 2016 12:22 WIB
Mensos minta pemda awasi pencairan bansos Jatim
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan tentang kartu E-Warong di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (19/8/2016). (ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho)
Magetan (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah untuk mengawasi pencairan dan penyaluran dana bantuan sosial di wilayah Jawa Timur yang jumlahnya cukup besar.

Dalam kunjungan kerjanya untuk meninjau pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta kegiatan Tablik Akbar dan Ikrar Antinarkoba Muslimat NU Kabupaten Magetan, Minggu, ia mengatakan total dana bansos dari Kementerian Sosial untuk Jawa Timur mencapai Rp4,8 triliun.

"Dana Bansos itu meliputi program keluarga sejahtera dan dana kompensasi bagi warga eks Timor Timur non-NTT," ujar Mensos yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.

Menurut dia, pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah itu diperlukan, untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan tidak ada keterlambatan dalam pencairan.

"Pengawasan itu juga untuk menghindari penyimpangan, seperti pemotongan dan lainnya. Karena itu, pemda dan pedamping PKH harus ikut mengawasi dan amanah," kata dia.

Ia menegaskan secara nasional ada tambahan penerima PKH dari sebelumnya 3,5 juta kepala keluarga penerima menjadi 6 juta kepala keluarga. Dengan jumlah pendamping PKH mencapai 27.000 orang.

"Hal itu bukan berarti angka kemiskinan bertambah, namun hal tersebut sebagai upaya perluasan cakupan penerima PKH," kata dia.

Ia mengatakan di Kabupaten Magetan juga ada penambahan penerima PKH sekitar 7.000 kepala keluarga. Di mana jumlah sebelumnya sekitar 10.600 kepala keluarga menjadi 17.600 kepala keluarga.

Sementara dana kompensasi untuk warga eks Timor Timur non-NTT telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2016. Besaran dana yang diberikan pemerintah adalah Rp10 juta untuk masing-masing kepala keluarga.
 
Data menunjukkan warga eks Timor Timur yang sudah tervalidasi oleh pemerintah mencapai 27.800 kepala keluarga. Di Provinsi Jawa Timur terdapat sebanyak 3.000 lebih kepala keluarga dengan jumlah dana kompensasi yang disediakan mencapai sekitar Rp30,8 miliar.

Warga tersebut tersebar di 38 kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Khusus untuk Kabupaten Magetan terdapat 51 kepala keluarga dengan dana kompensasi yang dicairkan Rp510 juta, Kota Madiun ada sebanyak 67 kepala keluarga dengan dana kompensasi yang dicairkan mencapai Rp670 juta, dan Kabupaten Madiun sebanyak 73 kepala keluarga dengan dana kompensasi yang dicairkan mencapai Rp730 juta.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016