Forum bisnis yang digelar di KBRI London dengan kerja sama BKPM, Badan Pengusahaan Kawasan Tanjung Pinang, UK-ASEAN Business Council, Asia House, dan Allen & Overy itu rencananya dihadiri sekitar 130 pengusaha Inggris.
Dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis, Kepala BKPM, Thomas Lembong, dijadwalkan untuk menjadi pembicara utama. Ada pun Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, Rizal Sukma, akan menjadi pembuka forum tersebut.
Lembong menjelaskan, forum yang dihadiri para pengusaha Inggris itu penting bagi kedua negara mengingat Inggris merupakan negara asal investasi terbesar ke tujuh di Indonesia.
Di sisi lain, Indonesia adalah negara tujuan investasi Inggris terbesar ke 14 pada periode 2011 hingga semester pertama tahun 2016.
"Realisasi investasi Inggris di Indonesia sejak tahun 2011 - Semester I 2016 mencapai 4,6 miliar dolar AS dengan proporsi investasi terbesar berasal dari sektor kimia dan farmasi sebesar 55 ersen, industri makanan 19,6 persen, dan tanaman pangan dan perkebunan 12,5 persen," paparnya.
Lembong menambahkan, kunjungan yang dilakukan juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Perbaikan itu di antaranya terkait reformasi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia guna memperbaiki iklim investasi seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), layanan investasi tiga jam dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), penyederhanaan perizinan, insentif pajak, dan pusat logistik berikat.
Turut disampaikan pula peluang investasi di Indonesia, khususnya pada sektor infrastruktur.
Selain itu, dia juga menyampaikan program-program pemerintah yang akan membuat perekonomian Indonesia lebih kuat di masa mendatang.
"Seperti program pengampunan pajak yang akan berdampak positif dengan meningkatkan database pembayar pajak di Indonesia," imbuhnya.
Berdasarkan data Financial Times, potensi investasi Inggris ke Indonesia masih cukup besar.
Saat ini, Indonesia menerima kurang lebih satu persen dari total investasi asing langsung ke dunia atau 23 persen dari total investasi langsung Inggris ke ASEAN.
Dalam forum tersebut, selain BKPM, turut memberikan paparan adalah Walikota Tanjung Pinang yang mempromosikan peluang investasi infrastruktur di Kota Tanjung Pinang, juga perwakilan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang menyampaikan peluang investasi pada infrastruktur prioritas.
Kantor Hukum Allen & Overy juga akan memaparkan mengenai Aspek Hukum dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.
Ada pun PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mengenai kebutuhan investasi infastruktur di Indonesia serta peran PT SMI sebagai perusahaan pendanaan infrastruktur.
Di sisi lain, Indonesia adalah negara tujuan investasi Inggris terbesar ke 14 pada periode 2011 hingga semester pertama tahun 2016.
"Realisasi investasi Inggris di Indonesia sejak tahun 2011 - Semester I 2016 mencapai 4,6 miliar dolar AS dengan proporsi investasi terbesar berasal dari sektor kimia dan farmasi sebesar 55 ersen, industri makanan 19,6 persen, dan tanaman pangan dan perkebunan 12,5 persen," paparnya.
Lembong menambahkan, kunjungan yang dilakukan juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Perbaikan itu di antaranya terkait reformasi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia guna memperbaiki iklim investasi seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), layanan investasi tiga jam dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), penyederhanaan perizinan, insentif pajak, dan pusat logistik berikat.
Turut disampaikan pula peluang investasi di Indonesia, khususnya pada sektor infrastruktur.
Selain itu, dia juga menyampaikan program-program pemerintah yang akan membuat perekonomian Indonesia lebih kuat di masa mendatang.
"Seperti program pengampunan pajak yang akan berdampak positif dengan meningkatkan database pembayar pajak di Indonesia," imbuhnya.
Berdasarkan data Financial Times, potensi investasi Inggris ke Indonesia masih cukup besar.
Saat ini, Indonesia menerima kurang lebih satu persen dari total investasi asing langsung ke dunia atau 23 persen dari total investasi langsung Inggris ke ASEAN.
Dalam forum tersebut, selain BKPM, turut memberikan paparan adalah Walikota Tanjung Pinang yang mempromosikan peluang investasi infrastruktur di Kota Tanjung Pinang, juga perwakilan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang menyampaikan peluang investasi pada infrastruktur prioritas.
Kantor Hukum Allen & Overy juga akan memaparkan mengenai Aspek Hukum dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.
Ada pun PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mengenai kebutuhan investasi infastruktur di Indonesia serta peran PT SMI sebagai perusahaan pendanaan infrastruktur.
Pewarta: Ade Junida
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
