Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang beriringan dengan reformasi struktural sangat penting untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang masih terjadi pada 2017.Sinergi kebijakan dalam bidang moneter, fiskal dan reformasi struktural harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja."
"Sinergi kebijakan dalam bidang moneter, fiskal dan reformasi struktural harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," kata Sri Mulyani saat memaparkan hasil pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut sebagai Ketua Komite Pembangunan Bank Dunia-IMF seusai memimpin pertemuan yang dihadiri 25 anggota terdiri dari para gubernur (menteri keuangan dan menteri ekonomi) yang mewakili 189 negara anggota.
Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut masih mengemuka kekhawatiran mengenai situasi perekonomian global yang belum pulih sepenuhnya pada 2016 dan kondisi itu diprediksi terus berlangsung hingga 2017.
Lesunya perekonomian global tersebut disebabkan oleh penurunan investasi ke negara berkembang, rendahnya harga komoditas di pasar internasional dan ketidakpastian geopolitik global yang bisa mempengaruhi kepercayaan pasar keuangan.
"Masih ada tantangan yang menyebabkan perlemahan ekonomi, maka kebijakan moneter yang didukung oleh fiskal dan reformasi struktural bisa menstimulasi permintaan dan menciptakan lapangan pekerjaan," papar Sri Mulyani.
Pada kesempatan tersebut, rapat komite pembangunan juga membahas mengenai agenda pembangunan global seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi, pendanaan perubahan iklim, bencana alam, migrasi dan pengungsi.
Selain itu, rapat juga membahas kebutuhan pendanaan investasi dalam bidang infrastruktur yang berkualitas serta investasi dalam bidang usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari dukungan kepada proses pembangunan yang inklusif.
Rapat ikut menyepakati penggunaan dana International Development Association (IDA) untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dan yang sedang mengalami konflik kemanusiaan, serta sebagai upaya untuk mencapai Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
Sementara itu, sebagai ketua Komite Pembangunan, Sri Mulyani juga diundang dalam rapat "International Monetary and Financial Committee" (IMFC) untuk membahas respon kebijakan terkait komitmen global untuk mencapai pertumbuhan kuat, berkesinambungan, inklusif dan seimbang.
Rapat IMFC menyepakati untuk menetapkan prioritas yang mencakup kebijakan fiskal yang ramah pertumbuhan, kebijakan moneter yang suportif, reformasi struktural di area prioritas, kebijakan sektor keuangan yang efektif untuk memperkuat stabilitas dan penguatan kerja sama global.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi Kementerian Keuangan yang berpartisipasi dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, AS pada 4-9 Oktober 2016.
Sri Mulyani hadir dalam rangkaian pertemuan tahunan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, Gubernur Alternatif IMF, Menteri Keuangan negara anggota G20 dan sebagai Ketua Komite Pembangunan.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
