Yugi di Jakarta, Rabu, mengungkapkan pengusaha industri perikanan masih belum optimal mendapatkan keuntungan di sektor perikanan tangkap karena terkendala peraturan yang berubah-ubah.
"Bagi yang sudah punya bisnis perikanan tangkap, yang sudah punya kapal-kapal lokal yang terdaftar agak terganggu karena sering berubah peraturan," kata Yugi.
Dia menjelaskan pengusaha perikanan masih terkendala dengan penindakan oleh petugas hukum saat menangkap ikan di laut.
Namun Yugi mengungkapkan kebijakan pemerintah selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di sektor budidaya dirasakan berpengaruh terhadap pertumbuhan industri budidaya.
"Teman-teman di (sektor) budidaya nggak masalah. Budidaya rumput laut, udang, kerapu, budidayanya masih bisa tumbuh," kata dia.
Yugi berpendapat kebijakan terkait perikanan harus terus dibenahi lagi untuk memajukan industri perikanan.
Dia sependapat dengan kebijakan pemerintah yang menindak pelaku penangkapan ikan secara ilegal, namun berharap pelaku usaha perikanan yang legal juga terus didukung.
"Kalau kriminal kita pastiin saja itu ranah hukum, kalau yang nggak benar pasti ada konsekuesi hukum. Nah sekarang yang benar ini dibenahi, bagaimana supaya di raker ini pemerintah mendengar," kata Yugi.
Kadin Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2016 pada 7 November 2016 di Jakarta dengan harapan solusi-solusi yang didapatkan dari rakernas tersebut bisa diterima oleh pemerintah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerap mengutarakan keluhannya terkait praktik illegal fishing yang masid terjadi di Indonesia.
Menteri Susi menyebut praktik Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) masih terjadi. Namun dia menyebut hambatan terbesarnya justru dari dalam negeri.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
