"Saya berharap perubahan ini menjadi momen penerapan pelayanan dengan standar dan prinsip bisnis seperti korporasi swasta. Tapi jangan lupa dengan misi pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya cari keuntungan saja," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi BLU 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Presiden meminta perubahan sebuah instansi menjadi BLU harus menjadi momentum untuk menerapkan tata kelola yang efisien karena di pola BLU ada ruang otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar.
"Fleksibilitas bukan tujuan tapi alat meningkatkan layanan, jangan berlomba menjadi BLU tapi tidak ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Presiden juga mengingatkan peningkatan pelayanan tersebut harus juga menjaga agar tarif tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di awal sambutannya, Presiden menyebutkan pelayanan di instansi pemerintah identik dengan kurang cepat dan berbelit-belit.
"Ini persepsi tapi banyak benarnya, tempat layanan tidak nyaman, petugas tidak pernah senyum, cemberut, tidak ramah dan kurang bersikap profesional," katanya.
Ia menyebutkan dengan adanya keluhan seperti itu, membuat sentra layanan pemerintah kalah bersaing dengan swasta.
"Apalagi saat ini rakyat kritis, sering merespon layanan publik, yang tidak baik akan keluar di medsos, ada video, komentar, itu tidak bisa dicegah," katanya.
Presiden menyebutkan dunia sekarang ini makin terbuka. Rakyat mengetahui haknya dan menuntut standar layanan yang baik.
"Tuntutan ini meningkat ketika rakyat semakin sadar membayar pajak. Untuk itu kita harus meningkatkan pelayanan, berbenah, kalau tidak mau sentra layanan publik akan ditinggal rakyat, sehingga bukan saja tertinggal dengan swasta, tapi juga dengan asing yang bisa masuk ke sini," katanya.
Menurut dia, kuncinya adalah kemauan untuk berubah, memperbaiki, karena keterbukaan dan persaingan bukan hal yang harus ditakuti.
Ia mencontohkan pada tahun 1970-1975-an, kualitas bank BUMN kalah dengan swasta dan asing. Sekarang mereka justru memenangi itu baik dari sisi pelayanan maupun keuntungan.
"Artinya kalau mau, bisa," katanya.
Sementara itu,Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Rakor BLU 2016 iikuti sekitar 400 peserta. Mereka adalah menteri yang kementeriannya memiliki instansi dengan pola keuangan BLU dan para pimpinan BLU itu sendiri.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
