"Pada 2015 saya ditanya mau ngapain. Saya selalu bilang broadband, internet, dan penyiaran (BIP). Saya konsisten dengan itu," kata Rudiantara saat menyampaikan paparan dalam diskusi bertajuk "Energizing Digital Economy", di Jakarta, Kamis.
Dalam diskusi yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-5 Indotelko.com tersebut, ia menuturkan Indonesia harus mengejar pembangunan infrastruktur dan konektivitas secara fisik agar broadband menjangkau seluruh daerah di Tanah Air, demi meningkatkan posisi Indonesia dalam bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di ASEAN.
Pemerintah bersama-sama dengan para pemain dan juga pemangku kepentingan memiliki visi untuk meningkatkan posisi Indonesia ke peringkat ke-2 pada tahun 2019 dari saat ini di posisi ke-4.
Menurutnya, sejauh ini terdapat 114 ibukota daerah yang belum terhubung melalui broadband, sehingga pemerintah mengambil kebijakan kemitraan antara pemerintah dengan swasta (public-private partnership/PPP), termasuk operator untuk membangun broadband.
Namun pembangunan infrastruktur untuk seluruh daerah tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada operator telekomunikasi.
Untuk kawasan yang tidak layak secara bisnis bagi operator, dapat dibangun dengan kontribusi operator melalui dana Universal Service Obligation (USO), dimana Pemerintah pemerintah membangun infrastruktur di daerah-daerah tersebut, salah satunya melalui proyek Palapa Ring.
"Operator berkomitmen kepada pemerintah di akhir tahun 2018 membangun 57 daerah yang belum terhubung melalui broadband tersebut, sedangkan 57 lainnya dibangun pemerintah," tegas Rudiantara.
Sedangkan untuk bisnis turunan layanan internet, pemerintah akan fokus pada e-commerce, cyber security, dan government.
Keseriuan pemerintah mengembangkan e-commerce tercermin dari dibuatnya perta jalan (road map) guna membentuk ekosistem dan struktur e-commerce di Indonesia yang saat ini sudah makin pesat, sehingga perlu pedoman agar pertumbuhannya semakin optimal.
Terkait sektor penyiaran, Rudiantara menambahkan bahwa dalam waktu tidak lama lagi akan terjadi migrasi menuju digitalisasi. "Migrasi ke digital tak bisa dihindari di penyiaran. Untuk penyiaran ini saya berfikir ada semacam Universal Service Obligation (USO) agar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini," katanya.
Dari sekitar Rp11 triliun PNBP sektor telekomunikasi, kontribusi penyiaran masih relatif kecil sekitar Rp100 miliar," ujarnya.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
