Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menolak dan menyatakan tidak ingin mendengar ada praktik pungutan liar dalam pelayanan dan pengurusan sertifikat tanah.Saya perlu ingatkan lagi, jangan sampai ada yang minta-minta pungutan liar untuk urusan sertifikat. Tidak boleh!
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa.
Pada kesempatan itu, Presiden memperingatkan jajarannya bahwa dirinya tidak ingin kembali mendengar ada praktik buruk tersebut yang dilakukan.
Ia juga menekankan jajarannya agar memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikatnya.
"Saya perlu ingatkan lagi, jangan sampai ada yang minta-minta pungutan liar untuk urusan sertifikat. Tidak boleh! Ingat, sekarang sudah ada Saber Pungli, yang sudah ditangkap banyak, jangan bertambah lagi. Saya titip, kepada seluruh Kantor BPN, layani masyarakat sebaik-baiknya, layani dan selesaikan dengan cepat," tegasnya.
Dalam acara HKSN 2016, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan Sertifikat Tanah Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
Sebanyak 1.700 sertifikat telah dibagikan dalam kesempatan tersebut dan Presiden berpesan kepada para penerima sertifikat agar tanah yang telah disertifikasi dapat dipergunakan secara produktif.
"Saya harap tanah yang sudah disertifikasi agar digunakan secara produktif. Silakan kalau mau dimasukkan ke bank untuk mencari modal kerja bagi usaha, tidak apa. Tetapi ingat, kalau mau mencari modal kerja atau investasi usaha dikalkulasi yang betul apakah bisa mengembalikan atau tidak. Jangan sampai justru sertifikatnya hilang karena tidak bisa mengembalikan," ujarnya.
Selain itu, dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo turut menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 16 penerima.
Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan sebagai penghargaan kepada warga negara Indonesia yang telah berjasa dalam bidang kemanusiaan.
Nama-nama dari ke-16 penerima tersebut ialah:
1. Dr H Soekarwo, Gubernur Jawa Timur;
2. Dr H Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., Gubernur Kepulauan Riau;
3. Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
4. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Drs H Muhammad Arifin Arpan, M.M., Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Ir H Herwin Yatim, M.M., Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., Bupati Jayapura, Provinsi Papua;
8. Hj Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak., Bupati Serang, Provinsi Banten;
9. H Mashruri, S.P., M.E., Bupati Bungo, Provinsi Jambi;
10. H Abubakar, Bupati Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
11. Drs Sokhiatulo Laoli, M.M., Bupati Nias, Provinsi Sumatera Utara;
12. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si., Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
13. Dr Ir Tri Rismaharini, M.T., Wali Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
14. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi, Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia;
15. Drs M. Teguh Jaya, M.M., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;
16. Kali Untung Noor, Tukang Ojek Inspirator Pemadam Kebakaran.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
