DPR RI sambut baik program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar

21 Desember 2016 23:01 WIB

Presiden Tinjau Kebakaran Lahan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran lahan di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel, Rabu (23/9/2015). Dalam kunjungan kerja selama dua hari di Kalimantan Selatan, selain meninjau lokasi titik api (hotspot), Presiden Joko Widodo juga akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha di Masjid Al Karomah Martapura. (ANTARA FOTO/Setpres/Cahyo)

Jadi program perhutanan sosial adalah langkah yang cukup strategis. Selain ramah terhadap lingkungan, perhutanan sosial berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya sekitar hutan."

Palangka Raya (ANTARA News) - Anggota DPR RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Hamdani mengaku mendukung dan menyambut baik program perhutanan sosial yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta hektar.

Semangat perhutanan sosial dapat memunculkan keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup di daerah perhutanan sembari menjaga kelestarian sumber daya hutan, kata Hamdani saat dihubungi di Palangka Raya, Rabu.

"Presiden pun telah menyerahkan perizinan penggunaan hutan sosial di Pabrik Barecore PT Nagabhuana Aneka Piranti Unit VI, Kabupaten Pulau Pisang Provinsi Kalteng, Selasa (21/12). Adanya pabrik pasti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Wakil Rakyat dari Partai Nasdem ini menyebut keberadaan pabrik tersebut memudahkan masyarakat sekitar menjual hasil produksi hutan tanaman rakyat yang telah ditanam, sehingga tidak hanya meningkatkan perekomian namun juga semakin lestarinya hutan.

"Jadi program perhutanan sosial adalah langkah yang cukup strategis. Selain ramah terhadap lingkungan, perhutanan sosial berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya sekitar hutan," kata Hamdani.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo saat acara penyerahan perizinan penggunaan hutan sosial, mengatakan masih ada 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang 70 persen-nya menggantungkan hidup dari sumberdaya hutan.

"Bahkan masih ada 10,2 juta penduduk yang belum sejahtera di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumberdaya hutan. Jadi memiliki hak untuk mendapatkan lahan tanah adalah sekali lagi rakyat, petani, kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)," kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan sebagai upaya agar lahan hutan tersebut menjadi produktif, selain pemanfaatan kawasan hutan sebagai area penanaman, perhutanan sosial juga akan dikolaborasikan dengan industri pengolahan sumber daya hutan agar produk yang dihasilkan petani dapat berorientasi ekspor.

"Di sini akan menjadi contoh kemudian yang lain-lain diteruskan karena ini ngantri sekali, kemudian dengan model perhutanan sosial kita ingin kembali kepada kejayaan industri kehutanan dengan basis hutan tanaman rakyat," kata Jokowi.