Dalam acara soft launching tersebut, dia mengatakan kewenangan atas pengelolaan Terminal Terpadu Pulogebang itu berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Pada dasarnya, seluruh tanggung jawab ada di Kemenhub. Akan tetapi, kami tetap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk sama-sama mengelola dan menjaga terminal ini," kata Budi di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu.
Menurut dia, Terminal Terpadu Pulogebang dibangun dengan mengikuti standar internasional. Oleh karena itu, diharapkan terminal tersebut dapat dijadikan contoh atau acuan bagi terminal-terminal lain yang ada di wilayah Indonesia.
"Pemerintah pusat sudah menetapkan, ada dua terminal yang akan dijadikan sebagai percontohan, yaitu di Jakarta yakni Terminal Terpadu Pulogebang dan satu terminal lagi di Solo," ujar Budi.
Lebih lanjut, dia pun berpesan kepada seluruh pengusaha Perusahaan Otobus (PO) agar mengikuti segala aturan yang berlaku, terkait pengoperasian bus di terminal tersebut.
"Kami minta semua PO ikuti aturan dan tingkatkan terus pelayanan untuk masyarakat. Kalau tidak mau ikut aturan, kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas," ungkap Budi.
Terminal Terpadu Pulo Gebang dibangun diatas lahan seluas 12,5 hektar dengan total biaya keseluruhan Rp450 miliar yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta secara multi years (tahun jamak) sejak 2009.
Terminal tersebut terdiri dari empat gedung utama, yaitu Gedung A untuk tempat istirahat para awak bus, Gedung B sebagai area ruang tunggu sekaligus terminal keberangkatan penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Gedung C untuk kedatangan bus AKAP serta kantor terminal dan Gedung D untuk bus atau angkutan dalam kota dan juga Bus Transjakarta.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
