Timika (ANTARA News) - Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr meminta PT Freeport Indonesia memberi perhatian sungguh-sungguh pada bidang pendidikan anak-anak asli Papua terutama dari Suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika.Saya harap dana bantuan untuk pendidikan anak-anak Papua jangan dikurangi. Freeport dan LPMAK jangan mengurangi bantuan untuk investasi pendidikan. Harusnya anggarannya ditambah."
"Investasi untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas harus berjalan terus. Tidak boleh kurangi bantuan untuk program beasiswa anak-anak Suku Amungme dan Kamoro serta suku-suku Papua lainnya," kata Uskup Saklil di Timika, Selasa.
Uskup Saklil mengaku menerima laporan bahwa tahun ini Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) tidak lagi mengirim peserta baru program beasiswa ke luar Papua lantaran alokasi dana kemitraan yang dikucurkan PT Freeport berkurang drastis.
Buntut dari pengurangan alokasi dana dari PT Freeport itu, maka LPMAK selaku lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan untuk program pemberdayaan masyarakat Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di Kabupaten Mimika akhirnya tidak lagi mengirim peserta baru program beasiswa.
"Saya harap dana bantuan untuk pendidikan anak-anak Papua jangan dikurangi. Freeport dan LPMAK jangan mengurangi bantuan untuk investasi pendidikan. Harusnya anggarannya ditambah," kata Uskup Saklil.
Uskup kelahiran Kampung Umar Mimika Barat itu menilai investasi di bidang pendidikan sangat mutlak dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun PT Freeport di Mimika, Papua.
Hanya melalui pendidikan yang berkualitas, katanya, orang Papua bisa memimpin daerahnya.
"Kalau pemerintah dan Freeport tidak memperhatikan pendidikan anak-anak Papua, maka jadinya seperti sekarang dimana orang Papua dipimpin oleh orang lain," kritik Uskup Saklil.
Menurut dia, hingga kini warga asli Papua masih belum mampu bersaing secara terbuka dengan saudara-saudaranya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
Karena itu, katanya, tidak heran berbagai jabatan penting di pemerintahan, PT Freeport dan perusahaan-perusahaan berskala besar lainnya dikuasai oleh orang dari luar Papua.
"Masyarakat kita di Papua masih lebih dominan yang buta huruf. Ketika datang orang dari luar yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik lalu dilengkapi dengan keterampilan dan pengusaan teknologi yang memadai, orang-orang Papua tidak siap untuk bersaing secara terbuka," ujarnya.
Hanya melalui pendidikan yang berkualitas, katanya, generasi masa depan Papua dapat mengelola sumber daya alamnya yang kaya raya untuk kemandirian ekonomi warga Papua sendiri.
"Saya mengingatkan sekali lagi agar PT Freeport dan LPMAK jangan pernah mengurangi investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat lokal," tegas Uskup Saklil.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
