"Kemenhub memilih BPSDM dan saya tugaskan mereka buat sekolah vokasi. Tahun ini kita menganggarkan untuk 50.000 siswa," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai diskusi yang bertajuk "Mewujudkan Pelayaran Rakyat Terpadu dalam Merajut Nusantara" di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu.
Budi mengatakan pendidikan vokasi merupakan amanat Presiden Joko Widodo karena masih banyak golongan menangah bawah yang hanya mengenyam pendidikan SMP dan jumlahnya 30 persen dari angkatan kerja.
"Karena itu, setiap departemen ditugaskan untuk menyekolahkan mereka dengan sekolah vokasi," katanya.
Ia menambahkan pihaknya telah memulai program beasiswa yang berlangsung dua minggu tersebut di Meulaboh, Semarang dengan bekerja sama dengan sejumlah universitas, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pangeran Diponegoro.
"Hari Pers kemarin kita berikan juga 1.000 siswa untuk bersekolah vokasi, ini akan bergilir karena Filipina itu punya pelaut 10 kali dari kita," katanya.
Ia merinci satu beasiswa senikai Rp5-6 juta atau total Rp300 miliar.
Budi mengatakan pihaknya juga tengah fokus untuk mengembangkan pelayaran rakyat sebagai kearifan lokal dan agar pelayanan serta keamannya lebih baik.
Dalam lima tahun ke depan, Ia sudah mengalokasikan Rp1 triliun untuk pelayaran rakyat atau Rp200 miliar per tahun.
"Alokasi tadinya diberikan kepada kapal modern, sebagian diberikan kepada pinisi. Nanti dilihat apakah bisa dibelikan kapal besar atau kapal tradisional kan bisa banyak," katanya.
Subsidi untuk pelayaran rakyat tersebut akan tersebar di seluruh daerah, seperti Kepulauan Riau, Meulaboh, Halmahera, Kalimantan dan Sentani.
Pengamat Kemaritiman Saut Gurning, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pelayaran rakyat harus dipertahankan, karena itu sumber daya manusia harus mumpuni.
"Karena pelayara rakyat ini sudah turun temurun, tapi kapal-kapal yang dikasih Pemda ini kebanyakan mangkrak karena enggak ada yang mampu," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
