BI harapkan bansos non-tunai dongkrak inklusi keuangan

23 Februari 2017 13:10 WIB

Ilustrasi - Warga melakukan transaksi nontunai di Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) di Lebak Kantin, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/8/2016). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia mengharapkan penerapan bantuan sosial non-tunai pada 2017 dapat meningkatkan rasio inklusi keuangan Indonesia yang saat ini baru di kisaran 36 persen atau lebih rendah dibanding beberapa negara lain di Asia Tenggara.

Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta Timur, Kamis, mengatakan dengan menggunakan kartu kombo bansos non-tunai, keluarga penerima manfaat juga mendapat fasilitas untuk menabung selain menukarkan saldo di kartu tersebut untuk mendapat bantuan sosial.

Maka dari itu, dengan dua fungsi untuk tabungan dan uang elektronik, kartu bansos non-tunai tersebut dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kombo.

"Rakyat langsung mempunyai tabungan dan menjadi terarah untuk tidak menghabiskan uangnya dengan menggunakan kartu ini," kata Agus dalam Peluncuran Bantuan Pangan Non-Tunai yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

KKS tersebut dapat digunakan keluarga penerima manfaat untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong).

E-Warong dapat berupa agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank inisiator yakni PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Agus mengatakan tidak tertutup kemungkinan jumlah bank penyelenggara bantuan non-tunai ini akan bertambah, termasuk kemungkinan melibatkan bank swasta.

Adapun penukaran bantuan pangan non-tunai di KKS tersebut merupakan kelanjutan dari pemberian bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKS) sejak 2016 melalui kartu yang sama.

Agus menjamin keluarga penerima manfaat akan diberikan kemudahan pembukaan rekening bank melalui persyaratan yang lebih sederhana dengan registrasi secara kolektif.

"Dengan begitu, akses kepada lembaga keuangan formal lebih mudah, mengelola keuangan secara lebih baik dengan menabung. Selanjutnya data transaksi yang dilakukan oleh penerima dapat dijadikan pertimbangan perbankan apabila penerima mulai ingin meningkatkan kegiatan usahanya," ujar Agus.

Penyaluran bantuan pangan non-tunai pada 2017 ditargetkan kepada 1,286 juta keluarga penerima manfaat dengan total nilai Rp1,7 triliun. Target tersebut direncanakan meningkat signifikan pada 2018 menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan.