Kepala OJK Kalteng Dadang Ibnu Windartoko di Palangka Raya, Rabu, mengatakan, tujuh perusahaan tersebut yakni PT Crown Indonesia Makmur, Number One Community, PT Royal Sugar Company, PT Finex Gold Berjangka, PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia) dan Talk Fusion.
"Satgas Waspada Investasi menduga tujuh perusahaan itu melanggar ketentuan yang berlaku dan berpotensi merugikan masyarakat. Jadi, jangan sampai masyarakat Kalteng tertipu dengan tujuh perusahaan itu," ucapnya.
Dikatakan, Satgas Waspada Investasi selama ini telah memberikan perhatian dan memantau aktivitas termasuk informasi yang disebarkan ketujuh perusahaan tersebut melaui media sosila maupun media cetak dan online.
Dadang mengatakan ketujuh perusahaan tersebut telah dipanggil Satgas Waspada Investasi, namun hanya PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia) maupun Talk Fusion yang hadir dan bersikap kooperatif sehingga diberikan kesempatan untuk mengurus perizina sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Lima perusahaan lainnya justru tidak menghadiri panggilan Satgas Waspada Investasi. Pihak perusahaan juga tidak memberikan alasan kenapa tidak menghadiri panggilan itu. Ini membuktikan ada sesuatu kan," ucapnya.
Kepala OJK Kalteng ini menghimbau kepada masyarakat jika ingin berinvestasi agar terlebih dahulu memastikan perusahaan penawar investasi apakah sudah memiliki izin dari otoritas yang berwenang sesuai kegiatan usaha dijalankan.
Masyarakat di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini juga perlu memastikan apakah pihak yang menawarkan produk investasi benar-benar memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
"Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat bisa mengkonsultasikan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK di 1500655 atau email ke konsumen@ojk.go.id," demikian Dadang.
Pewarta: Jaya Wirawana Manurung
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
