"Selama ini, pembiayaan perumahan yang paling umum dilakukan adalah kredit pemilikan rumah (KPR) perbankan. Permasalahannya, dalam KPR, aktiva bank dibiayai dari deposito," kata Eko dalam Investment Discussion and Economic Analysis (IDEA) 2017 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Sabtu.
Eko mengatakan dana yang diperoleh bank dari deposito tidak bisa menutup dana yang harus diberikan untuk KPR. Itu sebabnya KPR perbankan di Indonesia tidak besar.
"Jangka waktu deposito rata-rata hanya sampai tiga bulan, sementara jangka waktu KPR sampai 15 tahun. Karena itu backlog perumahan masih belum bisa terjawab," tuturnya.
Untuk menjawab kekurangan jumlah rumah, maka SMF menawarkan sistem pembiayaan perumahan sekunder yang menghubungkan sektor perumahan dengan pasar modal melalui efek beragun aset maupun obligasi. Praktiknya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Karena itu, Eko mengatakan SMF mendorong lebih banyak bank untuk ikut bermain dalam KPR. Saat ini hanya ada enam hingga tujuh bank saja yang menjadi penyalur KPR melalui sistem pembiayaan perumahan sekunder.
"Untuk itu perlu peningkatan partisipasi investor. Selama 12 tahun, SMF sudah menyalurkan Rp27,4 triliun kepada 509 ribu keluarga di seluruh Indonesia," ujarnya.
Eko menjadi salah satu pembicara pada diskusi panel kedua IDEA 2017. Selain Eko, pembicara lainnya adalah Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Abdul Latif Algaff dan Ketua Bidang Pasar Modal Asosiasi Financial Technology Indonesia M Fajrin.
IDEA 2017 bertema "Membuka Potensi Pasar Modal Melalui Teknologi Keuangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan" diadakan atas kerja sama Perum LKBN Antara dan Universitas MH Thamrin.
Diskusi yang merupakan rangkaian peringatan 10 windu Kantor Berita Indonesia Antara itu didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Rakyat Indonesia, Maybank, Panin Aset Management dan lain-lain.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
