Denpasar (ANTARA News) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali I Ketut Wija mengatakan 40 persen warga dengan penghasilan terendah di setiap daerah di Tanah Air akan mendapatkan kartu khusus untuk mengambil jatah pembelian elpiji ukuran tiga kilogram dengan harga subsidi Rp12.500.Masing-masing warung akan diberi alat untuk menggesek kartunya. Jadi akan ditentukan berapa pusat-pusatnya. Penjualnya nanti mencatat, pemilik kartu ini sudah berapa kali membeli gas agar tidak diperjualbelikan gas itu."
"Masyarakat yang lain boleh saja membeli gas tiga kilogram, tetapi dengan harga pasar Rp17.000, tidak harga subsidi. Kalau harga subsidi kan Rp12.500. Jadi, pemerintah pusat akan menghemat sekitar Rp50 triliun," kata Wija, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, kebijakan nasional ini awalnya akan dilakukan secara bertahap. Pertama, pada 2017 ini untuk di Bali, Lombok, Bangka-Belitung, dan Batam. Tahun 2018 dilanjutkan di Jawa dan Sumatera.
Namun, pihaknya kurang setuju dengan tahapan itu karena khawatir masyarakat akan mengeluh dan memicu inflasi. "Tetapi dalam rapat dengan menteri, kami kurang setuju ditahapkan begitu," ujar Wija sembari menyebutkan akhirnya diputuskan serentak di seluruh Indonesia itu akan diberlakukan mulai Januari 2018.
Dia menambahkan, untuk pembelian gas elpiji tiga kilogram (gas melon) bersubsidi itupun nantinya akan dijatah untuk setiap kepala keluarga (KK) miskin, misalnya hanya boleh membeli empat tabung dalam satu bulan. Gas itu dibeli menggunakan kartu khusus yang nantinya dicetak oleh sejumlah bank yang diajak bekerja sama.
Di dalam kartu tersebut terisi semacam pulsa untuk keperluan membeli gas melon. Oleh karena itu, proses validasi terkait penerbitan kartu saat ini terus dilakukan agar subsidi gas melon benar-benar tepat sasaran.
"Masing-masing warung akan diberi alat untuk menggesek kartunya. Jadi akan ditentukan berapa pusat-pusatnya. Penjualnya nanti mencatat, pemilik kartu ini sudah berapa kali membeli gas agar tidak diperjualbelikan gas itu," ucap Wija.
Di samping kelompok miskin 40 persen itu akan mendapat subsidi, lanjut Wija, juga akan diberikan subsidi kepada para nelayan. Meskipun nelayan tidak termasuk kelompok miskin, mereka tetap akan diberikan subsidi.
Selain akan diberikan kartu untuk pengambilan gas, nelayan juga akan dibantu dengan seperangkat peralatan untuk dimasukkan ke mesin perahunya. Tujuannya untuk mengkonversi bahan bakar solar atau bensin menjadi gas.
"Converter kit itu akan dipasang gratis, jadi yang penting nelayan itu punya perahu. Nanti converter kit-nya akan diberi bantuan oleh Kementrian ESDM lengkap dengan tabung gasnya sehingga dia tidak perlu lagi mengubah-ubah mesinnya," ujar Wija.
Wija mengaku sudah meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali agar segera mengajukan daftar nama nelayan yang memilik kapal 5 GT kebawah agar bisa mendapatkan bantuan converter kit tersebut.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
