Jakarta (ANTARA News) - Indonesia akan menjajaki kerja sama dengan Prancis di bidang pendidikan vokasi serta pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), yang merupakan kesepakatan dari pertemuan bilateral Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan Menteri Muda urusan Industri, Digital dan Inovasi pada Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis Christophe Sirugue.
“Kami menyampaikan bahwa Indonesia tengah fokus pada pengembangan industri melalui pendidikan vokasi dan pendalaman struktur, termasuk pengembangan di sektor IKM,” kata Airlangga usai pertemuan Jakarta, Rabu malam, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Prancis Francois Hollande ke Indonesia.
Menperin, melalui keterangan tertulis, mengatakan pihaknya sedang membangun program pendidikan vokasi dengan konsep link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya ini untuk memenuhi kebutuhan di dunia kerja terhadap sumber daya manusia yang terampil.
“Jadi, para lulusan SMK nanti sudah siap kerja sesuai kompetensinya di bidang industri yang mereka telah pelajari,” jelasnya.
Kementerian Perindustrian menargetkan dapat terbangunnya link and match antara 355 perusahaan industri dengan 1.755 SMK dalam periode 2017-2019. Minimal satu industri menggandeng lima SMK. Sasaran ini guna mewujudkan satu juta tenaga kerja kompeten yang tersertifikasi pada tahun 2019.
Dalam program pendidikan vokasi, menurut Airlangga, Prancis siap mengirimkan para tenaga ahli atau pakar di sektor industri untuk memberikan pelatihan di Indonesia.
“Kami ingin ada expert dari Prancis yang bisa bantu meningkatkan capacity building untuk desain dan model produk-produk IKM kita agar berdaya saing global,” paparnya. Apalagi, Perancis dikenal sebagai pusat mode dunia.
Menperin berharap pula, IKM dalam negeri dapat berkontribusi pada rantai pasok industri-industri besar asal Prancis. Misalnya, IKM komponen akan didorong bermitra dengan perusahaan penerbangan, Airbus Group.
“Selain itu, menjalin kerja sama dengan Airbus Group untuk mendirikan engineering center, mengingat besarnya kebutuhan industri MRO di Indonesia,” ungkapnya.
Airlangga menegaskan, pihaknya memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan IKM karena berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini mendominasi dari jumlah populasi industri di Indonesia sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan devisa.
Kemenperin mencatat, IKM meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahun. Hal ini terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015. Sedangkan, tahun 2017, penambahan tenaga kerja sektor IKM diperkirakan sebanyak 400.000 orang.
Dukungan lainnya, Kemenperin telah meluncurkan program e-Smart IKM. Program ini untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan IKM dalam negeri dengan marketplace dan e-commerce yang telah ada di Indonsia agar mampu berkompetisi di tingkat global dan meningkatkan akses pasar.
Mitra strategis
Di samping itu, Menperin Airlangga memandang Perancis sebagai mitra strategis bagi Indonesia dalam pengembangan sektor industri. Terlebih lagi, Perancis dikenal sebagai negara yang memiliki inovasi teknologi di bidang kedirgantaraan, pertahanan, dan transportasi.
“Kerja sama bilateral akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam menyiapkan revolusi industri selanjutnya, yakni industry 4.0 dengan mengikuti tren terkini otomasi dan pertukaran data teknologi manufaktur,” ujarnya.
Airlangga menyebutkan, beberapa penjajakan kerja sama kedua negara yang telah dilakukan, antara lain Airbus dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dalam pembangunan peluncur satelit dengan kemampuan di atas 100-500 km dan Assembly Integrated Test (AIT) di atas 500-1000 km.
Selanjutnya, kerja sama Airbus dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk sektor industri penerbangan, terutama dalam memproduksi komponen, peralatan, dan perbaikan beberapa tipe pesawat Airbus. Selama ini, PT DI merupakan mitra perakitan Airbus untuk helikopter militer serta menjadi bagian integral dari rantai nilai Airbus di Asia Tenggara.
“Kami juga memfasilitasi kerja sama dengan perusahaan ban Prancis, Michelin untuk mendorong akses pasar ban Indonesia ke luar negeri, serta membangun bisnis retreading dan ban bekas,” kata Airlangga.
Menurutnya, teknologi dan keahlian Michelin dapat membantu pengembangan industri vulkanisir ban pesawat di Indonesia.
Selain itu, Michelin diharapkan dapat membantu pemanfaatan ban bekas untuk diolah menjadi unsur pembangunan jalan, sehingga Indonesia bisa menggunakan limbah ban bekas untuk pembangunan infrastruktur sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan.
“Guna memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dan Prancis, diperlukan inisiasi penyelenggaraan Working Group Meeting on Industry and Investment untuk menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya dalam dokumen Joint Declaration on Strategic Partnership Indonesia-France yang dideklarasikan pada 1 Juli 2011,” papar Airlangga.
Prancis merupakan investor negara Eropa ketiga terbesar di Indonesia setelah Inggris dan Swiss, serta menduduki peringkat ke-16 dalam daftar peringkat realisasi investasi Penanaman Modal Asing di Indonesia. Total nilai investasi Perancis di Indonesia dari tahun 2014-2016 sebanyak USD 352 juta dengan jumlah 671 proyek.
Pada 2016, porsi investasi terbesar Perancis dari sektor industri logam, mesin dan elektronika dengan nilai mencapai USD 49,6 juta.
Pada pertemuan dengan President of Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Pierre Gattaz di Jakarta, beberapa waktu lalu, Menperin mengungkapkan bahwa Perancis berpotensi untuk investasi di industri galangan kapal, perawatan pesawat, kereta penumpang dan kebutuhan jalan kereta.
Selain itu, perusahaan pelayaran asal Prancis, CMA-CGM telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia pada bidang fasilitas logistik, dengan memanfaatkan peluang arus logistik internasional yang tinggi di Indonesia.
Perusahaan ini membidik kawasan industri di Batam dan Dumai sebagai lokasi yang strategis sesuai tujuan usahanya.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2017
