Berdasarkan keterangan tertulis yang dilansir dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta Jumat, Panel tersebut merupakan panel pertama yang dibentuk Sekjen PBB Antonio Guterres sejak terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB.
Panel diberi tugas untuk mengkaji efektifitas dan efisiensi organisasi dan keuangan UN Habitat dalam menghadapi tantangan di bidang pemukiman dan pembangunan serta kemitraan UN Habitat dengan negara anggota PBB.
Panel akan memberi laporannya ke Sekjen PBB serta memberikan rekomendasi pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71 tahun ini.
Kajian terhadap kerja UN Habitat merupakan mandat dari dokumen New Urban Agenda yang dihasilkan dari pertemuan ketiga UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) di Quito, Ekuador, 17-20 Oktober 2016.
Panel tingkat tinggi yang beranggotakan delapan orang mewakili berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur Pemerintah, LSM maupun profesional yang bergerak di bidang pemukiman.
Selain Dubes Dian Triansyah Djani, anggota panel terdiri dari: Walikota Paris, Anne Hidalgo; Menteri Kesehatan dan Sosial Lesotho, Ponso Sekatle; Menteri Pertanian dan Pembangunan Perkotaan Meksiko, Rosario Robles, Arsitek/Disainer Urban Peter Calthorpe, Wakil Tetap Slovakia, dll
Menurut Dubes Djani panel akan menghasilkan laporan berisi rekomendasi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kerja UN Habitat. Laporan tersebut selanjutnya akan memberikan masukan terhadap pelaksanaan Pertemuan Tingkat Tinggi MU PBB terkait implementasi New Urban Agenda serta peran UN Habitat. Panel akan bekerja hingga akhir Juni 2017.
Terpilihnya Duta Besar Djani kiranya merupakan bentuk pengakuan dan kepercayaan Sekretaris Jenderal PBB dan dunia atas kepemimpinan Indonesia dalam pembahasan isu-isu pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang akan semakin penting di masa depan dengan semakin besarnya penduduk di perkotaan. Dubes Djani saat ini juga menjabat Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan PBB.
United Nations Human Settlement Program atau UN Habitat merupakan badan khusus PBB yang menangani isu pemukiman dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang bermarkas di Nairobi, Kenya.
Badan PBB yang dibentuk tahun 1978 tersebut, saat ini dipimpin oleh Mr. Joan Clos, mantan Walikota Barcelona dan Menteri Industri, Pariwisata dan Perdagangan Spanyol.
Pewarta: Azis K
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017