"Tentunya titik-titik yang paling sulit yang akan dikerjakan oleh TNI dalam pembangunan jalan Trans Papua," katanya di Jayapura, Papua, Minggu.
Ia mengatakan pembangunan jalan trans-Papua pada tahun anggaran 2017 yang menjadi bagian TNI AD belum dikerjakan karena pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Papua terlebih dahulu akan melakukan survei.
"Kemarin barusan saya rapat dengan pihak Balai Jalan Wilayah X untuk apa yang nanti kami kerjakan pada 2017. Saya juga akan pimpin pertemuan untuk pengerjaan di tahun 2017 tapi mereka kan ada tahap survei. Nah tim survei bulan ini akan berangkat ke lokasi, lalu mereka kembali jelaskan titik-titik mana yang akan dikerjakan oleh TNI," katanya.
"Yang pasti untuk jalan Trans Papua dari Wamena ke Mumugu alokasi tahun 2016 yang dikerjakan oleh TNI AD sudah selesai," sambungnya.
Terkait pembangunan jalan dari Sinak, Kabupaten Puncak ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, yang sempat terhenti karena adanya penembakan dan pembunungan operator alat berat oleh kelompok bersenjata, Pangdam menyampaikan bahwa hal itu bukan dikerjakan oleh TNI.
"Jalan itu tidak diberikan kepada TNI, tapi merupakan pekerjaan dari Kementrian PUPERA dalam hal ini Balai Jalan. TNI hanya diminta bantu untuk mengamankan karena waktu itu yang mengerjakan proyeknya adalah PT Modern, dan dibakar, operator dibunuh, sehingga tidak ada operator yang mau naik (ke sana)," katanya.
Namun, kata dia, TNI melalui program pendekatan teritorial kemudian membangun sejumlah honai dan rumah bagi masyarakat di Sinak dan sekitarnya, termasuk membagikan 300 sepatu kepada anak-anak usia sekolah.
"Sejak peristiwa itu, Sinak menjadi menarik, kita coba lakukan kegiatan teritorial di sana, kita bangun honai-honai untuk masyarakat, kita bangun rumah dan jalan yang diminta oleh mama-mama di sana sehingga mereka bisa berjualan hingga ke Mulia, karena jalannya tinggal 7,5 kilometer yang belum tembus," katanya.
Program pendekatan secara teritorial itu, kata mantan Dandim Mimika, membuat 150 warga yang selama ini masih berseberangan dengan pemerintah langsung menyatakan diri turun gunung dan kembali ke pangkuan NKRI.
"Itulah makanya kemarin ada 150 orang turun, itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk itu ada proses, proses mereka lihat loh, di sekitar Sinak ada pembagian honai dan rumah," katanya.
"Pasti dalam pikiran mereka ngapaian kita di hutan? Sehinga waktu Bupati Puncak Willem Wandik meresmikan kantor cabang pembantu Bank Papua disana, lewat Pak Danramil, mereka minta tolong untuk dipertemukan dengan Bupati Puncak, yang sebenarnya sudah mau pulang ke Ilaga. Mereka minta kampungnya diperhatikan, ada pembangunan," sambungnya.
Lebih lanjut, Hinsa Siburian yang pernah menjabat Kasdam Cenderawasih itu, mengungkapkan bahwa sebenarnya masyarakat di pedalaman Papua menginginkan adanya pembangunan di segala bidang, terutama infrastruktur jalan dan rumah tinggal.
"Sebenarnya permasalahan mereka karena infrastruktrur yang terbatas, ini yang sebenarnya digenjot dan kita dorong pemerintah daerah, dan ini yang kami sampaikan dan dorong ke Bupati Wileem Wandik, tolong perhatikan Sinak, bantu buat jalan bari mereka, itu yang terjadi," katanya.
Hinsa mengakui bahwa masih ada kelompok berseberangan dengan pemerintah yang perlu dilakukan pendekatan dan memberikan pemahaman bahwa pemerintah sangat serius memperhatikan kemajuan masyatarakat.
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
