DPR: masyarakat berperan awasi ormas di lingkungannya

24 April 2017 00:17 WIB

Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin (23/1/2017). Aksi FPI tersebut dilakukan terkait pemeriksaan Rizieq Shihab sebagai saksi terkait dugaan kasus penghinaan rectoverso di lembaran uang baru dari Bank Indonesia, yang disebutnya mirip logo palu arit. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Warga Semarang selama ini sudah guyub. Tidak menghendaki adanya kelompok radikal yang membuat suasana tidak kondusif."

Semarang (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara menegaskan masyarakat berperan mengawasi munculnya organisasi kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di lingkungannya.

"Masyarakat perlu melakukan pengawasan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah," katanya di sela kegiatan reses dan kunjungan kerjanya di Kelurahan Bulu Lor, Semarang, Minggu (23/4).

Belum lama, di kelurahan yang sama terjadi aksi penolakan dari warga setempat dan berbagai ormas di Kota Semarang atas pendeklarasian Front Pembela Islam (FPI) Kota Semarang.

Deklarasi ormas yang digelar pada Kamis (13/4) malam itu akhirnya tidak jadi dilakukan setelah dilakukan audiensi antara perwakilan FPI, perwakilan warga dan ormas yang menolak, dan Kapolrestabes Semarang.

Ari, sapaan akrab Juliari mengungkapkan, warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi lingkungannya dari munculnya hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.

"Tidak hanya tugas RT/RW saja, karena sebenarnya warga yang lebih tahu lingkungannya, tetangga dekatnya, (tetangga, red.) kanan-kirinya," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Namun, anggota Komisi VI DPR RI itu mengingatkan warga yang resah terhadap apa yang muncul di lingkungannya harus melapor ke pihak berwenang, seperti RT/RW, dan seterusnya untuk diteruskan ke kepolisian.

Yang jelas, kata Ari yang juga Ketua Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPR RI itu, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan penyelesaian sendiri, melainkan harus mempercayakannya ke pihak berwajib.

"Kedepankan dialog, bicarakan dengan baik dalam menyelesaikan setiap persoalan," pungkas Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang hadir pada kesempatan itu mengungkapkan warga Kota Semarang guyub sehingga menolak kehadiran ormas yang dikhawatirkan bisa membuat situasi menjadi inkondisional.

"Warga Semarang selama ini sudah guyub. Tidak menghendaki adanya kelompok radikal yang membuat suasana tidak kondusif," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Baca juga: (Polisi tak izinkan acara pembentukan FPI Semarang)