Banjarmasin (ANTARA News) - Lima mantan Ketua Pengurus Kecamatan Partai Golkar Kota Banjarmasin menuntut agar Musyawarah Daerah (Musda) partai tersebut diulang karena cacat prosedur.Saat Musda itu, kami tiba-tiba diganti atau kami diganti dengan Pelaksana Tugas (Plt), itu menyalahi peraturan."
Mantan Ketua PK Golkar Banjarmasin Timur, Suhaimi saat melakukan jumpa pers di Banjarmasin, Senin, memaparkan, cacat prosedur Musda yang digelar pada 17 Oktober 2016 tersebut karena mereka tidak dilibatkan.
"Saat Musda itu, kami tiba-tiba diganti atau kami diganti dengan Pelaksana Tugas (Plt), itu menyalahi peraturan," ujarnya diamini empat mantan PK Golkar lainnya.
Pihaknya pun berasumsi, pergantian tiba-tiba posisi mereka yang memiliki hak suara ikut menentukan Ketua DPD Golkar Banjarmasin priode 2016-2019 itu karena keinginan segelintir kader yang berkuasa di partai untuk memuluskan kandidatnya menang.
Hal ini sangat kelihatan, ujar Suhaimi, karena Plt yang ditetapkan sebagiannya tidak berasal dari pengurus kecamatan, misalnya Plt Ketua PK Golkar Banjarmasin Utara dari Banjarmasin Tengah dan Plt Ketua PK Banjarmasin Selatan dari Banjarmasin Timur.
"Mengecewakannya, kita tidak diberitahu secara resmi pergantian itu, hingga kini pun kami tak menerima surat pergantian itu," papar Suhaimi.
Atas dasar ketidak adilan ini, kata Suhaimi, pihaknya yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri sebagai kader partai berlambang pohon beringin ini meminta DPD Partai Golkar Provinsi untuk bersikap.
Dia mengkalim, tuntutan pihaknya tidak menerima hasil Musda lalu dengan terpilihnya Hj Ananda sebagai Ketua DPD Golkar Kota Banjarmasin masa jabatan 2016-2019 didukung pengurus kelurahan se-Kota Banjarmasin.
"Sebenarnya tuntutan kita ini sudah diajukan sejak Februari 2017 ke DPD provinsi, bahkan sudah dibentuk tim verifikasi, sayangnya belum ada kabar hingga sekarang, hingga kami ungkap lagi, moga jadi perhatian para petinggi partai kami," ucapnya.
Sebab, kata dia, banyak bukti penyalahan prosedur sesuai AD/RT partai saat digelarnya Musda kemarin, hingga pihaknya ingin hal itu diluruskan, agar gesekan dan perpecahan ditubuh partai bisa diselesaikan dengan baik.
Mantan Ketua PK Banjarmasin Utara M Zuhri membantah sikap pihaknya sekarang ini bukan langkah kodeta terhadap DPD Golkar Kota Banjarmasin sekarang, tapi menuntut keadilan hak sebagai kader partai yang ingin terus menjunjung tinggi peraturan partai agar ditegakkan.
"Sebab ini akan menjadi sejarah buruk bagi partai kami, kami ingin meluruskannya, agar generasi nantinya tidak semena-mena lagi menjalankan politik yang tidak fair," ujarnya.
Pewarta: Sukarli
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
