Provinsi DKI kerjasama keamanan tanda tangan elektronik dengan Lembaga Sandi Negara

Supaya tidak ada lagi pemalsuan dokumen izin.”

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara mengenai inovasi teknologi keamanan tanda tangan elektronik yang dibuat untuk mempermudah perizinan. 

“Supaya tidak ada lagi pemalsuan dokumen izin,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai penandatanganan kesepakatan bersama dengan Lembaga Sandi Negara di Balai Kota, Jumat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi mengemukakan keunggulan Tanda Tangan Elektronik, antaranya, keamanan dalam proses, tidak bertemu dengan pemohon, otentifikasi sertifikat izin dan sertifikat izin yang berbentuk softcopy.

Cara kerja TTE terdiri dari empat langkah:

Pertama, ajukan permohonan melalui laman resmi pelayanan.jakarta.go.id. 

Kedua, petugas akan melakukan verifikasi data permohonan. 

Ketiga, kepala PTSP berwenang melakukan tanda tangan elektronik. 

Terakhir, pemohon akan menerima SK penelitian atau surat penolakan melalui surel pemohon yang terdaftar.

Inovasi ini membuat proses perizinan lebih cepat, aman dan transparan.

Tanda tangan elektronik hingga saat ini sudah berlaku, khususnya untuk izin riset atau izin penelitian. 

 

Pewarta: Nanioen Yuniar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017