"Iya kita harus siap membantu pembongkaran pun karena itu program nasional," ujarnya kepada Antara di Sentul, Selasa.
Ia mengatakan secara teknis program pelebaran jalan tersebut masih dalam kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Pemerintah Kabupaten Bogor, kata Nurhayanti, hanya bersifat membantu terlaksananya wacana penyelesaian kemacetan Puncak Cisarua dengan cara pelebaran jalan dari Desa Gadog Kecamatan Mega Mendung hingga ke jalan perbatasan Cianjur tersebut sesuai kewenangan.
Jika program pelaksanaan dari KemenPUPR sudah siap pihaknya siap memerintahkan SKPD terkait untuk membantu tindaklanjut termasuk pembongkaran bangunan di area pinggir jalan.
Sementara, kata dia, Pemkab akan fokus pada pelebaran jalan alternatif utara yakni jalan desa wilayah Kecamatan Megamendung Desa Gadog dan pembangunan jalan alternatif wilayah selatan yang melibatkan empat desa antara lain Desa Cipayung, Cipayung Datar, Cipayung Girang.
Diketahui, sebelumnya Bupati Bogor sempat meminta pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor untuk mengkomunikasikan solusi kemacetan Puncak Cisarua pada Kamis (27/4).
Pertemuan tersebut menghasilkan dua pesan Presiden yakni tentang solusi kemacetan Puncak dengan pelebaran jalan dan rencana pembangunan jalan poros tengah timur dan dukungan pemkab Bogor terhadap pembebasan lahan waduk Cipayung dan Sukamahi.
Baca juga: (Atasi kemacetan, DPR dorong pembebasan lahan Jalur Puncak II tuntas)
Pewarta: Linna Susanti & Mayolus Fajar D
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
