"Kalau dulu jalan sendiri-sendiri, sekarang seluruh bansos akan terintegrasi dalam satu kartu yang memiliki banyak fitur. Lebih efektif dan efisien," kata Mensos dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PKH 2017 wilayah Indonesia bagian barat di Hotel Harris Jakarta.
Rapat tersebut diikuti 409 peserta mewakili 21 provinsi. Sejumlah perwakilan daerah Indonesia Bagian Barat antara lain, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Mensos menjelaskan pada 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp147 triliun untuk bansos yang masuk dalam tujuh program prioritas nasional.
Program prioritas nasional tersebut yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Subsidi Energi (Listrik BBM, LPG).
Jika semua bansos dapat terintegrasi penyalurannya, kata Khofifah, maka setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh bansos sekitar Rp750.000 per bulan atau memperoleh tambahan sekitar 40 persen dari pengeluaran minimal konsumsi per keluarga per bulan rata-rata Rp1.835.000.
"Itu artinya angka tersebut dapat memberikan jaminan untuk percepatan KPM dapat keluar dari perangkap kemiskinan selama ini dengan waktu yang lebih cepat," ujarnya.
Efektivitas PKH juga sudah terbukti dalam mengurangi kemiskinan. Karena itu pada 2018 jumlah KPM PKH ditambah sebanyak empat juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.
(T.D016/C004)
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
