Keempat panelis tersebut adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Perth-Australia Barat Ade Padmo Sarwono, mantan Menteri Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan Australia Prof Stephen Smith, Pengajar The University of Western Australia Oceans Institute Prof Erika Techera.
Selain itu ada pengajar Unair sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Mitra Bahari Jawa Timur Prof Sri Subekti Bendryman serta dipandu oleh moderator Prof Gordon Flake.
Pengajar The University of Western Australia Oceans Institute Prof Erika Techera mengatakan, memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) menjadi salah satu hal yang patut diprioritaskan dalam kebijakan zona biru (blue zone).
"Penangkapan ikan secara ilegal marak terjadi di sejumlah negara dan memiliki kerugian yang besar," kata Erika.
Erika menjelaskan, penangkapan ikan secara ilegal bisa dipungkas dengan penggunaan teknologi, solusi legal formal, hingga pengerahan aparat militer.
"Kita banyak berbicara tentang ketahanan pangan tetapi itu tidak akan berhasil kalau kita tidak memerangi penangkapan ikan secara ilegal," tutur Erika.
Peneliti di Ocean Institute of UWA itu juga mengatakan, negara-negara di kawasan zona Indo-Pasifik, khususnya Indonesia dan Australia, bisa berkolaborasi secara intensif untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.
Baca juga: (Dubes: Indonesia-Australia perlu lanjutkan kerja sama pertahanan)
Peran lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk berkolaborasi secara akademik. Menurutnya, kolaborasi akademik memungkinkan para peneliti untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik kepada para perumus regulasi.
"Salah satunya melalui pemberian beasiswa. Ketika kita memperoleh beasiswa, kita bisa mengubah pola pikir setelah berdiskusi dengan mahasiswa ataupun dosen dari negara lain. Kita bisa berbuat lebih baik dalam perencanaan kebijakan perikanan dan kelautan dan sebagainya," ujar Erika.
Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Perth-Australia Barat Ade Padmo Sarwono, mengatakan pemerintah perlu mengadakan pertemuan multilateral antar petinggi negara Indo-Pasifik agar potensi sumber daya alam di zona biru Samudera Hindia bisa dimanfaatkan secara optimal.
Ade menambahkan, agenda-agenda yang dibahas dalam pertemuan multilateral tersebut antara lain mengenai isu-isu yang dihadapi bersama.
"Dari situlah kita bisa mengetahui bagaimana potensi sumber daya alam Samudera Hindia. Inilah peran yang bisa dimainkan oleh pemimpin negara Indonesia dan Australia," kata Ade.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan sekaligus pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan Prof Sri Subekti menuturkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama masyarakat pesisir di Indonesia.
Ia menekankan agar pemerintah antar negara bisa bekerjasama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, seperti nelayan.
Dalam diskusi tersebut, Sri Subekti juga bertutur tentang kiprah yang dilakukan Konsorsium Mitra Bahari cabang Jawa Timur. Konsorsium yang beranggotakan pemerintah, swasta, dan organisasi non pemerintah terlibat dalam memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir, serta melindungi ekosistem di kawasan laut dan pulau-pulau terpencil.
Sebelum acara dimulai, Rektor Unair Prof Mochammad Nasih dan Duta Besar Australia untuk RI Paul Grigson menyampaikan sambutannya secara langsung. Selain itu, Menteri Pertambangan dan Minyak Bumi Australia Barat Bill Johnston juga menyampaikan prakata.
Acara diskusi panel ini merupakan bentuk kerjasama sister-province antara Jawa Timur dan Australia Barat. Selain itu, diskusi panel ini merupakan bagian dari konferensi tahunan "In The Zone" yang digelar Perth USAsia Centre.
(T.KR-IDS/T007)
Baca juga: (Presiden Jokowi bahas bisnis bersama investor Australia)
Baca juga: (Pemerintah kejar kontrak tol laut swasta Juni)
Pewarta: Indra setiawan/Willy Irawan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
