Kepala BIPA UMM Dr Arif Budi Wurianto di Malang, Jawa Timur, Minggu mengatakan pemilihan UMM sebagai penerima mandat melalui proses seleksi dan visitasi yang cukup panjang. "Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik, serta kacakapan UMM dalam mengelola jejaring menjadi salah satu pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)," kata Arif.
Selain itu, lanjutnya, UMM juga seringkali dipercaya menjadi tuan rumah dalam sejumlah kegiatan internasional. Terakhir, bulan lalu, UMM dipercaya mengelola International Gathering mahasiwa program Darmasiswa RI yang diikuti 540 mahasiswa asing dari 78 negara.
Lebih lanjut, Arif mengatakan, kegiatan ini merupakan program dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenlu RI. Pendidikan bagi calon diplomat ini rencananya berlangsung pada Juli hingga Agustus. Selama rentang waktu tersebut, para calon diplomat akan belajar bahasa Indonesia tingkat dasar dan budaya Indonesia. Adapun program budaya meliputi outing class yakni pengenalan alam dan budaya di Jawa Timur pada umumnya dan Malang pada khususnya.
Mereka, katanya, juga akan belajar topeng Malangan, membatik, dan karawitan yang didukung oleh Lembaga Kebudayaan UMM. "Saya kira ini tantangan berat bagi kami karena hanya dalam satu bulan kami mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia kepada mereka," terang Arif.
Sementara itu, visitasi yang dilakukan Pusdiklat Kemenlu RI pada 19 Mei lalu untuk mengkonfirmasi program yang ditawarkan. Selain itu, secara objektif tim Kemenlu melakukan kunjungan ke fasilitas-fasilitas yang tersedia di UMM, yakni fasilitas pembelajaran, fasilitas sumber daya manusia, faktor pendukung yaitu dukungan dari universitas serta fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka bisa belajar sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan oleh Kementrian Luar Negeri.
Sebelumnya, kata Arif, kegiatan ini difokuskan di Jakarta dan Yogyakarta. Untuk pertama kalinya, setelah dua belas tahun, kegiatan diselenggarakan di Jawa Timur khususnya di Malang dan UMM sebagai kampus terpilih.
Menurut Arif, program ini memiliki nilai tambah bagi UMM, terutama pada akreditasi atau akuntabilitas masyarakat khususnya pemerintah. Capaian tersebut sekaligus melengkapi daftar program kerja sama BIPA dengan kementerian lain, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat program Darmasiswa, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), dan terakhir dari Kemenlu melalui program tersebut.
"Dipilihnya UMM untuk menyelenggarakan program pendidikan tersebut sudah memberikan rapor yang baik bagi UMM sekaligus tantangan bagi kami untuk memberikan pelayanan yang profesional dan terbaik bagi mereka," ujarnya.
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
