Miami (ANTARA News) - Setelah membatalkan sejumlah kebijakan Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) Barrack Obama, Presiden Donald Trump pada Jumat (16/6) mencabut kebijakan Obama terkait Kuba dengan memerintahkan pengetatan warganya berwisata ke Kuba sekaligus larangan perdagangan dengan militer negara di Amerika Latin itu.Kita tidak akan lagi berdiam diri melihat penindasan komunis."
Trump mengatakan dirinya membatalkan "kesepakatan buruk dan menyesatkan" yang dicapai mantan Presiden Barack Obama.
Sambil meletakkan kebijakan yang baru menyangkut Kuba saat menyampaikan pidato di Miami, Trump menandatangani keputusan presiden.
Keputusan itu mencabut terobosan-terobosan bersejarah yang dilakukan Obama menyangkut Kuba. AS dan negara komunis itu, yang merupakan musuh saat Perang Dingin, membuat terobosan diplomatik pada 2014.
Namun, Trump masih menyisakan beberapa kebijakan Obama untuk tetap dijalankan, yaitu keberadaan kedutaan besar AS yang baru dibuka kembali di Havana, Ibu Kota Kuba.
Trump berupaya memperlihatkan bahwa menjalankan janjinya saat kampanye untuk mengambil garis yang lebih tegas terhadap Kuba, terutama terkait catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan negara pulau Karibia tersebut.
"Kita tidak akan lagi berdiam diri melihat penindasan komunis," kata Trump, disambut sorakan dukungan dari kerumunan orang di kantong masyarakat Kuba-Amerika, Little Havana.
Di antara mereka ada Senator Marco Rubio dari Florida, yang membantu memajukan pembatasan terhadap Kuba.
"Untuk diberlakukan segera, saya mencabut kesepakatan dengan Kuba yang dibuat benar-benar secara sepihak oleh pemerintahan sebelumnya," teriak Trump, saat mengumumkan "pukulan" bagi pemerintahan Kuba pimpinan Presiden Raul Castro.
Berdasarkan kebijakan baru Trump itu, warga negara AS akan semakin ketat dilarang berkunjung ke Kuba sebagai wisatawan.
Aturan itu berupaya mencegah dolar AS dijadikan sumber pendapatan oleh Pemerintahan Kuba, yang dianggap Pemerintahan Trump didominasi militer penindas.
Kebijakan baru tersebut melarang sebagian besar kegiatan bisnis dengan Armed Forces Business Enterprises Group, yaitu sebuah perusahaan besar Kuba yang bergerak di seluruh bidang perekonomian didukung militer.
Namun, menurut sejumlah pejabat AS, masih ada pengecualian larangan, termasuk untuk perjalanan udara dan laut. Pengecualian itu akan melindungi bisnis pelayaran kapal-kapal pesiar AS yang melayani jalur ke Kuba.
"Kita tidak mau dolar-dolar Amerika Serikat menopang monopoli militer yang memeras dan menyiksa rakyat Kuba," kata Trump.
Ia menjanjikan bahwa berbagai sanksi AS tidak akan dicabut sampai Kuba membebaskan para tahanan politik dan menjalankan pemilihan umum secara bebas.
Berdasarkan perintah Trump, departemen keuangan dan perdagangan AS akan diberi waktu 30 hari untuk mulai menyusun peraturan-peraturan baru terkait Kuba. Peraturan baru itu belum akan diberlakukan sampai penyusunan secara lengkap selesai.
Sebelumnya, Trump juga membatalkan sejumlah kebijakan dari Obama, antara lain jaminan asuransi kesehatan masyarakat (Obamacare), menekan dan memberi label musuh AS bagi pemerintahan di Republik Iran, dan keluar dari Kesepakatan Paris 2015 mengenai komitmen pemerintahan di berbagai belahan dunia untuk mengurangi emisi zat asam arang (karbon dioksida).
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
