Wapres: pengelolaan perbatasan tidak hanya pembangunan fisik

12 Juli 2017 13:24 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi arahan dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, di Jakarta, Rabu (12/7/2017). Dalam rapat tersebut pemerintah memaparkan agenda strategis untuk pengelolaan perbatasan negara, antara lain penegasan batas wilayah negara, penguatan lembaga, peningkatan pelayanan sosial dasar, dan pengembangan kawasan ekonomi kawasan. (ANTARA/Rosa Panggabean)

Jakarta (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pengelolaan daerah perbatasan tidak hanya bisa dilakukan dengan pembangunan fisik, namun juga perlu diperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan keamanan dengan negara tetangga.

"Saya meminta agar bagaimana pengelolaan perbatasan ini bukan hanya fisiknya, bukan hanya suatu hubungan imigrasinya, tapi juga suatu hubungan yang lebih luas bagaimana politiknya, antarmanusia antarekonomi yang menguntungkan kita semua," kata Wapres dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 di Jakarta, Rabu.

Menurut Wapres, pembangunan fisik di daerah perbatasan saat ini sudah jauh lebih baik dari pada sepuluh tahun lalu, salah satunya pembangunan gerbang perbatasan yang dilengkapi pasar dan fasilitas lainnya juga telah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat perbatasan.

"Dari sisi pintu gerbang, alhamdulillah, hampir semua perbatasan darat sudah jauh lebih baik dari sebelumnya apa itu di Kalimantan, Papua, atau Timor Leste, sebelumnya kita lihat perbatasan Malaysia jauh lebih baik dari perbatasan kita, tapi sekarang ini dengan pembangunan-pembangunan pintu gerbang itu tentu mempunyai suatu dampak yang lebih baik sehingga meningkatkan harga diri masyarakat yang ada di situ," tuturnya.

Wapres juga mengimbau agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, baik nasional maupun daerah untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah perbatasan, salah satunya terkait perjanjian ASEAN tentang bebas bea masuk barang impor.

"Jangan lupa bahwa perdagangan di perbatasan itu ekspor-impor, walaupun mungkin tidak tercatat banyak di Bank Indonesia, tapi memberikan pendapatan pada orang di perbatasan yang mengambil untung dari pada perbedaan harga dari kedua negara tersebut," ujarnya.

Pada aspek sosial, Wapres mengimbau agar sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat di daerah perbatasan, seperti bangunan sekolah, tenaga pengajar, dan akses menuju sekolah ditingkatkan.

"Salah satunya, kita memiliki masalah yang panjang dengan Malaysia soal pendidikan akibat anak-anak Indonesia yang bapaknya bekerja di Serawak ataupun Sabah itu kurang mendapatkan perhatian pendidikan. Kita sudah berbicara dengan Malaysia, mereka mengatakan akan menjalankan dan kita pun menjalankan sekolah-sekolah di sana karena lebih dekat sehingga mereka bisa lebih dekat mendapatkan pendidikan, hal-hal itu juga harus menjadi perencanaan yang baik dari kita semua," ucapnya, menjelaskan.

Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kepala daerah dari daerah-daerah perbatasan di Indonesia, serta pejabat TNI, dan Polri.