Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DIY Krido Suprayitno di Yogyakarta, Ahad, mengatakan pembentukan satgas itu bersifat mendesak karena tren persebaran titik kekeringan pada musim kemarau di wilayah ini diperkirakan meningkat pada tahun ini.
"Satgas ini dibentuk karena mendesak. Dampak luasan kekeringan tahun ini kami perkirakan naik lima persen dibanding kekeringan saat kemarau panjang 2004-2005 di DIY," kata Krido.
Berdasarkan data BPBD DIY, luasan titik kekeringan di DIY pada musim kemarau panjang 2004, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul mencapai 16.580 hektare. Kemarau saat itu, menurut Krido, memiliki karakter yang sama dengan kemarau tahun ini yakni beriringan dengan musim hujan.
"Musim kemarau (2004) dan hujan mepet. Sama dengan kondisi kemarau saat ini. Jika seperti itu biasanya terjadi kemarau panjang," kata dia.
Krido menilai pemerintah saat itu kurang cepat tanggap dalam merespon potensi kekeringan sehingga dampaknya cukup luas. Oleh sebab itu, agar tahun ini dampak kekeringan tidak separah 2004, BPBD DIY membentuk Satgas Penanggulangan Kekeringan yang telah efektif bekerja mulai 20 Juli hingga September 2017.
Saat ini Satgas mulai mengawali tugasnya dengan menginventarisasi daerah-daerah yang memiliki potensi kekeringan. Selain itu, Satgas juga melakukan pendataan sumber daya yang dimiliki instansi terkait untuk mendukung logistik atau sarana prasarana penanggulangan bencana kekeringan.
Selanjutnya, pada Agustus 2017 Satgas yang terdiri atas unsur BPBD DIY dan lima kabupaten/kota, Dinas PUP ESDM DIY, BMKG Yogyakarta, Satker Air Bersih DIY, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSO), serta Dinas Pertanian DIY akan mulai menggelar Operasi Penanggulangan Kekeringan.
"Dalam operasi itu kami akan jemput bola ke lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan. Misalnya melakukan droping air disesuaikan situasi dan jumlah kejadian ," kata dia.
Menurut Krido, Satgas tidak membutuhkan anggaran khusus. Operasional di lapangan akan menggunakan pos anggaran masing-masing kabupaten/kota. "Karena kami saat ini sifatnya koordinatif saja. Kecuali kalau status kekeringan ditingkatkan kami akan membutuhkan anggaran khusus," kata dia.
Menurut Krido, BPBD DIY telah memetakan delapan kecamatan yang telah mengalami kekeringan di Gunung Kidul, yakni Kecamatan Rongkop, Girisubo, Semin, Nglipar, Panggang, serta Palian. Untuk wilayah itu BPBD DIY telah menyalurkan 210 tangki air bersih.
Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo, BPBD DIY telah mendeteksi 183 titik kekeringan yang menyebar, meski pusat kekeringan ada di Kecamatan Temon dan Kokap. Sedangkan Bantul ada di Kecamatan Dlingo, Peleret, Imogiri, dan Sleman ada di Kecamatan Prambanan.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
