Pemerintah AS bahkan menjatuhkan sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro Senin lalu karena bersikeras tetap menggelar Pemilu yang disebut Washington "memalukan."
Pemerintahan Spanyol, Kanada, Argentina, dan Peru juga mengikuti langkah Washington mengecam Pemilu yang diboikot kelompok oposisi dan dinilai sebagai upaya mematikan demokrasi itu.
Dewan Konstituante adalah lembaga yang akan punya wewenang merumuskan ulang undang-undang dasar negara tersebut. Maduro merasa perlu membentuk lembaga ini meski sudah ada parlemen yang kini dikuasai oposisi dan mempunyai kewenangan yang sama.
Venezuela membiakkan angka partisipasi Pemilu pada Minggu hingga setidaknya satu juta suara, kata perusahaan yang menyediakan mesin perhitungan suara pada Rabu. Tudingan itu langsung dibantah kubu pemerintah.
Rabu malam waktu setempat, Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan bahwa pemilu yang sama "secara umum berlangsung lancar" meski juga mencatat "sejumlah reaksi dari pihak-pihak yang terlibat."
China mengaku tidak akan mengintervensi urusan internal negara-negara lain, kata kementerian. "Kami sangat berharap semua pihak di Venezuela bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan dialog yang damai sesuai dengan peraturan yang berlaku."
"China percaya bahwa pemerintah Venezuela dan rakyatnya memiliki kemampuan dalam menangani urusan dalam negeri mereka sendiri. Situasi yang stabil di Venezuela adalah harapan semua orang," kata lembaga yang sama seperti dikutip Reuters.
China dan Venezuela yang kaya minyak memang mempunyai hubungan diplomatik dan bisnis yang dekat, khususnya dalam bidang energi.
(G005)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017
