Manila (ANTARA News) - Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN berhasil mengatasi kebuntuan pada Minggu terkait soal sengketa wilayah Laut China Selatan. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan demiliterisasi di kawasan itu.... pernyataan bersama itu, para menteri luar negeri ASEAN menyepakati teks bertuliskan menggaris bawahi pentingnya demiliterisasi dan penahanan diri...
Para menteri itu juga menyuarakan keprihatinan terhadap reklamasi pulau buatan di wilayah yang sama.
Laut China Selatan sudah sejak lama menjadi persoalan yang memecah kesatuan ASEAN, terutama dengan pengaruh China. Beberapa negara seperti Kamboja khawatir akan balasan Beijing jika mengambil sikap keras terhadap masalah sengketa wilayah itu.
Kesepakatan terancam gagal diraih, Sabtu, karena para menteri masih belum satu pandangan terkait apakah harus menyebut militerisasi China di pulau-pulau buatan yang diuruk di atas perairan sengketa.
China sendiri selama ini sangat sensitif terhadap penyebutan tidak langsung oleh ASEAN terhadap tujuh pulau, yang tiga telah dibangun landasan terbang, deretan penembak rudal, radar, dan menurut sejumlah pakar, kemampuan untuk mendaratkan jet tempur.
(Baca juga: http://http://www.antaranews.com/berita/645238/australia-jepang-as-desak-asean-buat-aturan-mengikat-di-kawasan-sengketa)
Komunike yang diluncurkan Minggu malam memuat seruan yang lebih tegas dibanding usulan awal.
Dalam pernyataan bersama itu, para menteri luar negeri ASEAN menyepakati teks bertuliskan menggaris bawahi pentingnya demiliterisasi dan penahanan diri.
Dalam dokumen yang sama, para menteri mengatakan, setelah negosiasi yang ekstensif, mereka sepakat untuk menyuarakan keprihatinan dari sejumlah anggota mengenai reklamasi wilayah sengketa dan aktivitas di wilayah itu yang mengikis rasa saling percaya, meningkatkan ketegangan, dan berpotensi mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas.
Kebuntuan ASEAN merupakan penanda akan membesarnya pengaruh China di ASEAN di tengah ketidakpastian terkait prioritas keamanan pemerintahan baru Amerika Serikat. Washington hingga saat ini belum menunjukkan sikap tegas apakah akan membatasi aktivitas maritim China di wilayah sengketa.
Beberapa diplomat ASEAN mengatakan, Vietnam negara anggota yang ngotot ingin memasukkan pernyataan keras terhadap China. Negara itu memang punya sengketa dengan Beijing terkait status kepemilikan di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly.
Meski demikian, seorang diplomat lainnya mengatakan, tidak ada perseteruan mengenai isi komunike dan menegaskan bahwa usulan awal dinilai terlalu lemah oleh beberapa negara.
Pada hari yang sama, menteri-menteri ASEAN dan China sepakat untuk mengadopsi kerangka pedoman umum di Laut China Selatan yang mereka sebut sebagai kemajuan besar dalam penyelesaian sengketa.
Komunike yang diluncurkan Minggu malam memuat seruan yang lebih tegas dibanding usulan awal.
Dalam pernyataan bersama itu, para menteri luar negeri ASEAN menyepakati teks bertuliskan menggaris bawahi pentingnya demiliterisasi dan penahanan diri.
Dalam dokumen yang sama, para menteri mengatakan, setelah negosiasi yang ekstensif, mereka sepakat untuk menyuarakan keprihatinan dari sejumlah anggota mengenai reklamasi wilayah sengketa dan aktivitas di wilayah itu yang mengikis rasa saling percaya, meningkatkan ketegangan, dan berpotensi mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas.
Kebuntuan ASEAN merupakan penanda akan membesarnya pengaruh China di ASEAN di tengah ketidakpastian terkait prioritas keamanan pemerintahan baru Amerika Serikat. Washington hingga saat ini belum menunjukkan sikap tegas apakah akan membatasi aktivitas maritim China di wilayah sengketa.
Beberapa diplomat ASEAN mengatakan, Vietnam negara anggota yang ngotot ingin memasukkan pernyataan keras terhadap China. Negara itu memang punya sengketa dengan Beijing terkait status kepemilikan di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly.
Meski demikian, seorang diplomat lainnya mengatakan, tidak ada perseteruan mengenai isi komunike dan menegaskan bahwa usulan awal dinilai terlalu lemah oleh beberapa negara.
Pada hari yang sama, menteri-menteri ASEAN dan China sepakat untuk mengadopsi kerangka pedoman umum di Laut China Selatan yang mereka sebut sebagai kemajuan besar dalam penyelesaian sengketa.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
