Menurut beberapa pejabat Amerika Serikat (AS), sanksi dikeluarkan sebagai hukuman atas peranan para pejabat itu dalam pembentukan badan legislatif baru oleh pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
AS menerapkan sanksi terhadap politisi perorangan dan tokoh-tokoh bidang keamanan namun tidak mengeluarkan sanksi keuangan lebih luas atau "sektoral" terhadap industri minyak penting negara itu. Sejumlah pejabat mengatakan kepada Reuters bahwa sanksi terhadap kalangan itu masih dipertimbangkan.
Sanksi baru yang diumumkan oleh Departemen Keuangan itu akan berupa pembekuan aset pejabat-pejabat itu di Amerika Serikat, larangan memasuki AS serta larangan bagi warga Amerika menjalin hubungan bisnis dengan mereka.
Maduro juga mendapat sanksi dari Washington pekan lalu, setelah tindakan serupa dikenakan terhadap 13 tokoh Venezuela pada 26 Juli.
Sanksi-sanksi itu menandai peningkatan tindakan oleh AS terhadap langkah pekan lalu yang diambil Maduro, yaitu membentuk sebuah majelis utama yang baru. Badan yang sangat berpengaruh itu dijalankan oleh sosok-sosok Partai Sosialis yang loyal dan mengundang kecaman dari dunia internasional.
"Presiden Maduro bersumpah dalam Majelis Konstituen yang tidak sah itu untuk terus memupuk kediktatoran dan terus memperkuat cengkeramannya pada negara," kata Menteri Keuangan AS Steven T. Mnuchin dalam pernyataan.
"Ketidakpedulian rezim ini terhadap keinginan rakyat Venezuela adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, dan Amerika Serikat berdiri bersama mereka dalam menentang tirani hingga Venezuela kembali menjadi negara yang damai dan sejahtera."
Di antara para pejabat penting yang terkena sanksi pada Rabu adalah Adan Chavez (64 tahun), ahli fisika kakak mendiang Presiden Hugo Chavez.
Adan Chavez pernah menjabat sebagai menteri kebudayaan serta gubernur di negara bagian asalnya, Barinas. Saat ini, ia merupakan sekretaris komisi presiden pada majelis baru.
Tokoh lain yang terkena sanksi adalah Bladimir Armas, seorang kolonel Garda Nasional yang dituduh para pengecam pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Pemerintahan Presiden Trump terus mempertimbangkan kemungkinan pengenaan sanksi terhadap para pejabat tinggi Venezuela, termasuk Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino dan orang kuat kedua Partai Sosialis, Diosdado Cabello.
Mereka bisa dimasukkan ke dalam daftar sanksi berikutnya jika Maduro tidak mengubah sikap, kata sejumlah pejabat AS kepada Reuters. (Uu.T008)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
