"Mengenai ada yang mengatakan Presiden diktator, diktator dari mana, justru Presiden sedang melindungi negara ini," kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas pada acara "Kongkow Bareng Yus Yaqut" di Hotel Sahid Jaya Solo, Jateng, Kamis.
Menurut dia, orang yang mengatakan diktator perlu ditanya orang mana, bagaimana pandangannya mengenai ke-Indonesiaan.
Terkait dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan, dikatakannya, hal tersebut merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara.
Ia mengatakan saat ini ada tiga hal yang menjadi cobaan Indonesia, yaitu Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang disambut pro dan kontra dari masyarakat.
Menurut dia, Perppu tersebut merupakan ikhtiar dari pemerintah untuk melidungi Indonesia dari kelompok anti-NKRI.
"Pada dasarnya NKRI tidak boleh diubah lagi. Pancasila tidak bisa diganggu dengan ideologi lain. Sekarang baru HTI, masih banyak ormas lain," katanya.
Selanjutnya, yang menjadi ujian bagi Bangsa Indonesia pada saat ini adalah adanya klaim keagamaan. Menurut dia, pada saat ini jika ada pihak yang menghina pemimpin kelompok tertentu, maka pengikut dari kelompok tersebut menuntut pihak yang dianggap menghina untuk meminta maaf kepada umat Islam.
"Pola pikir mereka kalau ada kelompok yang tidak seperti mereka maka dianggap tidak Islam atau kafir. Kelompok inilah yang berikutnya harus dibubarkan," katanya.
Yang terakhir adalah mengenai keberadaan kelompok mayoritas yang lebih memilih diam daripada bersuara keras.
Terkait hal itu, pihaknya berharap agar masyarakat mulai ikut bersuara untuk mencegah berkembangnya kelompok anti-NKRI di Indonesia.
(U.KR-AWA/I007)
Pewarta: Aris Wasita Widiastuti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
