Jakarta (Antara) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peresmian pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Pondok Pesantren (Ponpes) Manahijul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Pemimpin Pondok Pesantren Manahijul Huda, KH Falahudin Ahmad Malihudin sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari Kementerian PUPR untuk membangun rusunawa santri untuk putra. "Rusunawa santri untuk putri sudah dibangun dan sekarang kami mengajukan lagi kepada dirjen untuk membangun lagi rusunawa untuk putra di sebelah selatan. Proposalnya sudah masuk dan mohon kami dibantu," katanya disambut tepuk tangan para santri yang hadir, Sabtu (19/8/2017) di Ponpes Manahijul Huda, Kampung Tejamaya Desa Sukaraja, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Falahudin, rusunawa dibangun di atas tanah wakaf dan sudah atas nama yayasan yang bersertifikat. Rusun sudah dihuni 300 orang santri putri. "Sementara untuk santri putra masih belum dibangun menunggu bantuan dari pemerintah lagi," katanya
Ia melanjutkan, untuk perawatan rusunawa, ponpes menarik biaya sebesar Rp 350 ribu untuk bayar listrik, perawatan bulanan sampai uang makan para santri. "Pemberian makan bagi para santri tidak ada perbedaan antara santri siswa yang berasrama di dalam rusunawa dengan yang masih tinggaln di luar ponpes. Setiap santri mendapatkan jatah dua kali makan di pagi dan siang hari. Di antara jam makan tersebut kami juga menyediakan kantin dan minimarket agar para santri bisa jajan," katanya.
Kepala Subdirektorat Penyediaan Rumah Susun, Direktorat Rumah Susun Kementerian PUPR Bisma Staniarto, mengatakan di Jawa Barat ada 6 lokasi untuk pembangunan rusunawa. Keenam lokaksi rusunawa itu ada di ITB Jatinangor, IPB Bogor, STPP Bogor, Ponpes Cipasung Tasikmalaya, Ponpes Miftakhul Khoir Tasikmalaya, Ponpes Cintawana Tasikmalaya. "Penyediaan rumah susun itu dilakukan untuk tahun 2017. Dengan masing-masing lokasi mendapatkan jatah Rp 7,7 miliar dan Rp 6,3 miliar tergantung dari kebutuhannya," ujarnya.
Adapun progres pembangunan rusun di enam lokasi sebagai berikut. Rusun ITB Jatinangor realisasi pengerjaannya sudah mencapai 66 persen, IPB Bogor, realisasi pengerjaannya sudah mencapai 97 persen, STPP Bogor realisasinya mencapai 97 persen, Ponpes Cipasung baru mulai dikerjakan tapi progressnya sudah mencapai 30 persen, Ponpes Miftahul Khoer realisasi progresnnya mencapai 81 persen, dan Ponpes Cintawana progresnya baru 40 ersen.
"Kami memfasilitasi dan menyediakan hunian layak huni untuk masyarakat, membangun rusun untuk pondok pesantern, pekerja, tni polri dan MBR. Jumlah ponpes yang dibangun tidak banyak hanya 20 sampai 25 peprsen dari total rusun yang dibangun pemerintah. Tentu pembangunan rusunawa untuk ponpes mengikuti ketentuan yang ada yaitu bertipe bangsal bukan unit. Nantinya ponpes tersebut akan dialihkan status penggunaannya berbentuk hibah dan ada mekanismenya sendiri," katannya.
Bisma menyebut, pesantren menjadi pilihan untuk mempelajari ilmu agama. Posisinya sebagai warisan budaya yang khas sejak dulu kala membuat masyarakat mempercayakan pendidikan generasi muda kepada pesantren. Di dalam lingkungan pesantren, para santri bisa belajar berinteraksi dengan para ustadz dan ustadzah, kyai ponpes, warga sekitar.
Kasubdit Pemantaauan dan Pelaporan Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Bhayu G Dhiwa, mengatakan untuk backlog sampai saat ini masih 7,6 juta. Tapi backlog bukan ditangani sepenuhnya Kementerian PUPR. "Tahun 2015 dan 2016, sudah ada program sejuta rumah dari program itu sudah dijalin kebersamaan dengan pengembang untuk bahu membahu mengurangi backlog," katanya.
Meskipun demikian pembangunan rusunawa di ponpes tidak mengurangi backlog namun sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas belajar mengajar bagi para santri dan menyediakan hunian yang layak tinggal.
Dalam membangun rusunawa ponpes, ada beberapa persyaratan teknis agar mendapatkan bantuan. Seperti memiliki rencana tata ruang wilayah dan RP3KP, kemudahan akses infrastruktur seperti jalan, drainase, listik, air bersih, air kotor, sampah, dan gas, tidak berada di lokasi rawan bencana dan memperhatikan keserasian lingkungan.
Bantuan pembangunan rusunawa di lingkungan ponpes syaratnya adalah memiliki luasan 2.100 meter persegi, dengan luas 60x35 mter dengan ketinggian tiga lantai. Masing-masing lantai memiliki luasan 495 meter persegi sehingga total luas tiga lantai adalah 1.485 meter persegi.
Berbeda dengan rusunawa pada umumnya, rusunawa ponpes adalah berbentuk bangsal dengan jumlah 12 unit bangsa yang dapat menampung 216 santri
Target Kementerian PUPR dalam pembangunan rusunawa selama periode 2015-2019 adalah membangun 71.500 unit dengan dukungan anggaran sebesar Rp 27,6 triliun. Sampai dengan tahun 2016 rusunawa yang sudah terbangun adalah sebanyak 7.740 unit dari target 11.642 unit. Sisa target 3.902 unit tersebut kemudian dilanjutkan di tahun 2016
Di tahun 2017, Kementerian PUPR berhasil membangun rusunawa sebanyak 13.111 unit termasuk di dalamnya sisa target 2016. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan rusunanwa di tahun 2017 ini mencapai Rp 4,7 triliun. Tahun 2018, Kementerian PUPR akan membangun sebanyak 21.402 unit denngan anggaran Rp 6,8 triliun.
Pewarta: prwir
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2017
