Menteri Luar Negeri Boris Johnson mengatakan kepada AFP, para menteri luar negeri Uni Eropa umumnya sepakat melaksanakan langkah-langkah baru yang menargetkan rezim Kim Jong Un setelah mereka mengujicoba nuklir keenamnya.
Washington mendesak pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi yang menyerukan langkah lebih tegas terhadap Korea Utara, termasuk embargo minyak, pembekuan aset yang menargetkan Kim Jong-Un dan penghentian pembayaran untuk pegawai sementara dari Korea Utara.
Johnson mengatakan, pembicaraan dengan para menteri luar negeri Uni Eropa di Tallinn pada Kamis menghasilkan "kesepakatan yang sangat sangat luas" terkait perlunya upaya lebih besar untuk menekan Pyongyang agar menghentikan program nuklirnya.
"Di banyak negara Uni Eropa, ada banyak pekerja DPRK (Korea Utara) yang mengirim uang ke tanah air mereka Korea Utara," kata Johnson.
"Ada sanksi yang bisa dijatuhkan, Anda dapat memulangkan mereka dan ada banyak yang akan mendukungnya," ungkap Johnson kepada AFP saat mengunjungi pasukan Inggris di pangkalan NATO di Estonia utara.
Ketika ditanyai, Johnson mengonfirmasi bahwa dia mendukung deportasi pekerja Korea Utara dari Uni Eropa.
Tenaga kerja luar negeri, kebanyakan bekerja di Tiongkok dan Rusia, merupakan sumber pendapatan utama Pyongyang. Diplomat Eropa mengatakan ada sekitar 300 pekerja Korea Utara di blok tersebut, sebagian besar di Polandia.
Meski jumlahnya tidak besar, Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengatakan penting untuk bergerak melawan mereka "karena uang yang diperoleh di sana, hanya untuk disalurkan ke program nuklir".
Gabriel juga mengatakan, para menteri Uni Eropa telah sepakat untuk berbuat lebih banyak untuk melacak di mana Korea Utara memperoleh teknologi yang digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal, demikian AFP.
Penerjemah:
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
