Kepala Seksi Logistik dan Kedaruratan BPBD Gunung Kidul Sutaryono di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan berdasarkan analisis, evaluasi, pemetaan dan jumlah pengajuan permohonan air bersih ke BPBD setempat semakin tinggi.
"Kami akan segera mengeluarkan status siaga darurat bencana kekeringan supaya dapat mengakses bantuan ke BNPB. Saat ini, kami sedang mengajukan peningkatan status siaga darurat bencana kekeringan untuk diterbitkan SK Bupati," katanya.
Ia mengatakan peningkatan status itu karena melihat data di lapangan yang menunjukkan kekeringan semakin meluas. BPBD mencatat ada 11 kecamatan yang mengalami kekeringan, delapan di antaranya sangat butuh bantuan air. Sedangkan tiga kecamatan lainnya memilih melakukan dropping air bersih secara mandiri.
Delapan kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Rongkop, Paliyan, Panggang, Girisubo, Purwosari, Tepus, Tanjungsari dan Nglipar.
Sementara tiga kecamatan yang melakukan dropping air secara mendiri yakni Kecamatan Patuk, Ponjong dan Ngawen.
"Wilayah terdampak kekeringan di Gunung Kidul bisa saja bertambah sebab menurut BMKG Yogyakarta, musim penghujan di wilayah ini baru datang akhir Oktober," katanya.
Dijelaskannya, kalau disetujui BNPB, nanti bantuan droping air bersih juga menggunakan anggaran BNPB. Meski ada bantuan BNPB, dropping dari BPBD tetap berjalan seperti biasanya.
"Kalau disetujui nanti akan menggandeng tangki dari swasta untuk melakukan dropping. Selain itu, ada anggaran untuk relawan untuk persiapan awal musim hujan, relawan melakukan pembersihan telaga dan saluran air," katanya.
Sutaryono mengatakan sudah menyalurkan bantuan air bersih kurang lebih sebanyak 1.500 tangki. Bantuan tersebut disalurkan ke sekitar 137.000 warga di delapan kecamatan.
"Anggaran masih tersisa Rp250 juta akan aman sampai musim hujan mendatang," katanya.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
