"Impor gas akan menjadi sasaran mafia migas untuk berburu rente seperti yang terjadi pada impor BBM," katanya di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan pemanfaatan gas dari dalam negeri dahulu, sebelum mengambil opsi impor.
"Mestinya pemerintah mengatasi akar masalah mahalnya harga gas di dalam negeri akibat adanya trader nonpipa dan juga keterbatasan pipa untuk meningkatkan distribusi gas dari hulu ke konsumen akhir yakni industri dan PLN, ketimbang mengambil opsi impor," katanya.
Meski, sebagai entitas bisnis, lanjut Fahmy Radhi, sah-sah saja bagi PLN mengimpor gas asalkan harganya lebih murah ketimbang dari dalam negeri.
Fahmy juga mengkhawatirkan jika PLN dan industri ramai-ramai impor, maka dapat mematikan industri gas dalam negeri.
"Dengan terpuruknya industri gas dalam negeri, maka akan memicu ketergantungan impor gas, yang berpotensi menguras devisa negara," ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai kebutuhan gas pembangkit listrik PLN memang semakin meningkat di masa depan, sehingga BUMN listrik tersebut akan menjadi tergantung pada ketersediaan pasokan gas.
Oleh karena itu, memiliki sendiri fasilitas penampungan gas baik terapung maupun darat bisa menjadi opsi bagi PLN.
"Dengan memiliki fasilitas sendiri tersebut, maka PLN dapat menampung persediaan gas yang dibutuhkan, sebagai savety stock atau persediaan gas yang harus dipertahankan dalam jumlah tertentu," ujarnya.
Sebelumnya, PLN dan dua perusahaan asal Singapura yakni Pavilion dan Keppel menandatangani pokok-pokok perjanjian (HOA) kerja sama studi logistik dan penyiapan fasilitas gas alam cair (LNG) skala kecil di Tanjung Pinang dan Natuna, Kepulauan Riau.
Penandatanganan HOA dilakukan di Singapura, pekan lalu saat pertemuan bilateral pemimpin negara dalam rangka memperingati kerja sama Indonesia-Singapura ke-50 tahun.
Fasilitas penampungan LNG skala kecil tersebut direncanakan mendapat pasokan gas dari terminal di Singapura.
Selain juga dijajaki kemungkinan memanfaatkan terminal LNG di Singapura untuk memasok gas ke pembangkit di Sumatera bagian utara.
Dengan upaya-upaya tersebut, PLN berharap mampu menurunkan biaya produksi listriknya.
"HOA ini bukan kontrak transaksi jual beli LNG, melainkan studi penyiapan infrastruktur mini LNG dengan tujuan mendapatkan solusi logistik yang paling andal dan efisien. Jika nantinya dari hasil studi diperoleh biaya lebih tinggi, maka studi akan berakhir tanpa tindak lanjut implementasi," kata Direktur PLN Amir Rosidin dalam rilisnya.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
