Aksi unjuk rasa di Port-au-Prince, memberi banyak kejutan dan menjadi aksi unjuk rasa terbesar terhadap pemerintahan presiden Jovenel Moise sejak dia mulai menjabat pada awal tahun ini.
"Revolusi baru saja dimulai. Jovenel Moise harus menarik kembali keputusannya menaikkan pajak atau dia harus segera mundur," kata Jacques Menard, seorang demonstran berusia 31 tahun.
"Dan ini peringatan karena aksi selanjutnya dapat sangat kejam," tambahnya.
Para pengunjuk rasa turun ke jalan dalam kelompok terpisah di sejumlah distrik wilayah metropolitan Port-au-Prince, membakar barikade, menutup lalu lintas dan terlibat kerusuhan dengan polisi yang menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara.
Beberapa orang ditangkap, kata polisi, namun tidak ada laporan terkait kematian atau korban yang menderita luka parah.
Anggota parlemen pada akhir pekan lalu menyetujui kebijakan yang tidak populer itu, untuk menaikkan pajak atas produk termasuk rokok, alkohol dan paspor.
Pada saat bersamaan, bantuan luar negeri ke Haiti melambat. Negara itu merupakan salah satu yang termiskin di Amerika dan pernah dilanda bencana gempa dahsyat pada 2010 dan topan Matthew pada tahun lalu.
"Jika Jovenel Moise cerdas, dia akan menahan diri dalam memutuskan kebijakan itu, kalau tidak dia akan menghadapi aksi unjuk rasa jalanan lanjutan yang akan mempersulit keadaan," kata Jean-Charles Moise dalam siaran radio setempat.
Pejabat pemerintah tidak segera bersedia untuk memberikan tanggapan, namun Menteri Ekonomi dan Keuangan Jude Alix Patrick Salomon mempertahankan kebijakan anggaran itu pada akhir pekan lalu.
"Ada orang yang menyalahkan banyak hal terhadap anggaran dan itu tidak benar," kata Salomon kepada wartawan sesaat setelah rencana anggaran disetujui.
"Terdapat pihak yang memanipulasi opini publik," tambahnya seperti dikutip dari Reuters.
(T.KR-AMQ/C/KR-AMQ/B/G003)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
