Dalam pernyataannya, militer menyatakan operasi menyasar kelompok-kelompok militan di wilayah perbatasan dengan Irak akan terus berlanjut pada waktu bersamaan dengan pelatihan tersebut.
Pada Sabtu, Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan rencana referendum pada 25 September itu mengancam keamanan nasional dan mengingatkan bahwa Turki akan meresponsnya dengan langkah yang diperlukan.
Turki, Amerika Serikat dan negara Barat lain menyarankan otoritas di daerah semi-otonom tersebut membatalkan pemungutan suara, khawatir itu akan memicu ketegangan yang mengalihkan perhatian dari perang terhadap ISIS di Irak dan Suriah.
Dengan penduduk Kurdi terbesar di wilayah ini, Turki juga khawatir suara "Ya" akan memicu separatisme di wilayah tenggaranya, tempat gerilyawan kelompok terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) melakukan pemberontakan dalam tiga dasawarsa belakangan.
Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pada Minggu bahwa dia akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi pekan ini untuk membahas kekhawatirannya terkait referendum, demikian menurut siaran kantor berita Reuters. (Uu.Aulia/KR-AMQ)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
