"Saya sangat kaget dengan temuan tersebut, padahal peraturan daerah ketat mengawasi bahkan melarang penjualan minuman keras sebagai upaya meredam gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Bupati Indra Yasin di Gorontalo, Selasa.
Pernyataan Bupati Indra Yasin itu ditegaskannya pada rapat koordinasi membangun sinergitas lintas sektor Pengendalian dan Pencegahan Gangguan Kantrantibmas (P2GK) tingkat kabupaten tahun 2017.
Ia mengaku menerima banyaknya beredar dan menyebar pedagang minuman keras itu, seperti dilaporkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).
"Jumlah itu, juga berarti hampir 10 titik ditemukan pada setiap desa dari 123 desa tersebar pada 11 kecamatan," katanya.
Banyaknya titik penyebaran penjualan minuman keras, menurut dia, perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif.
Ia menyatakan koordinasi sangat diharapkan agar penertiban penjualan minuman keras segera dilakukan, mengingat mengkonsumsinya dapat memicu beragam aksi kejahatan.
Kapolres Gorontalo Limboto AKBP Purwanto, MH telah menginstruksikan seluruh jajara Polsek di wilayah hukumnya, agar melaporkan setiap razia yang dilakukan.
Terkait banyaknya ribuan titik penjualan minuman keras itu, ia berharap tidak ada aparat Satpol-PP, TNI dan Polri yang terlibat dalam penyebarannya.
"Memang perlu koordinasi untuk penanganannya," katanya dan menambahkan seluruh Polsek diminta lakukan koordinasi dan sinergitas terutama tentang penyakit masyarakat terkait peredaran minuman keras itu.
Ia mengingatkan agar tiap hari Polsek wajib melaporkan penanganan minuman keras di wilayah hukumnya.
"Jangan sampai ada aparat yang terlibat sehingga menghambat penertibannya," ujar Purwanto.
Penertiban juga meliputi praktik judi, penyalahgunaan obat keras seperti PPC dan pil koplo serta narkoba yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban di daerah ini.
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
