Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri pada Senin menyatakan, pendidikan vokasi mampu bangkit karena untuk bidang maritim saja, akan ada pesanan kapal-kapal besar dari negara lain dengan teknologi Jerman dengan potensi bisnis 1,33 triliun dolar AS per tahun.
"Tenaga kerja profesional dan tenaga ahlinya tentu dari Indonesia. Ini kesempatan bagi bangkitnya pendidikan vokasi kita," ujar Fikri.
Politisi PKS itu berpendapat, Indonesia dapat mencontoh bagaimana pemerintahan Jerman mengelola pendidikan vokasi mereka.
Menurut dia, pendidikan vokasi di negara tersebut memiliki prinsip memperkuat kerja sama pemerintah dan industri, sehingga dapat menyusun kerangka pendidikan kejuruan dan pelatihan yang sesuai dengan kondisi dunia kerja.
Sedangkan prinsip lainnya adalah penerapan standardisasai nasional sehingga kualitas pendidikan sekolah kejuruan terjamin. adanya kualifikasi tenaga pendidik yang harus menguasai konsep pedagogik kejuruan, serta ketersediaan institusi penelitian.
Di Indonesia, lanjutnya, dinilai masih ada jarak antara dunia industri dan pendidikan, sehingga pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dinilai dapat menjadi jembatan ideal bagi terhubungnya dunia industri dengan bidang pendidikan nasional.
Sebagaimana diwartakan, Kemenko Bidang Kemaritiman mengundang budayawan, akademisi dan komunitas kemaritiman dalam Diskusi Kelompok Terumpun/FGD untuk menjaring masukan dalam merumuskan program terkait budaya maritim yang sesuai dengan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).
Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin mengatakan bahwa pemerintah ingin membuat program terkait budaya maritim yang benar-benar pas sebagai implementasi KKI.
Asisten Deputi Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Maritim Kosmas Harefa menambahkan tujuan diadakannya FGD tersebut adalah untuk memberikan apresiasi kepada individu, komunitas, korporasi maupun media yang berkontribusi dalam mendorong perkembangan kemaritiman.
Staf Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Riza Damanik mendorong agar Kemenko Bidang Kemaritiman dapat merancang program kemaritiman yang lebih menyatu.
"Jadi Kemenko Bidang Kemaritiman perlu merancang program yang tidak hanya menyentuh ranah pembangunan fisik saja tapi juga merancang program berbasis budaya maritim yang merupakan intangible asset," sarannya.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
