Menteri ESDM capai kesepakatan Blok Masela

19 Oktober 2017 17:59 WIB
Menteri ESDM capai kesepakatan Blok Masela
Menteri ESDM Ignasius Jonan saat menjadi pembicara dan menyampaikan pesan kunci dalam LNG Producer-Consumer Conference 2017 di Tokyo, Jepang, Rabu (18/10). (foto : ESDM / handout)

Tantangannya adalah transportation cost yang mahal di Indonesia Timur."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mencapai tiga kesepakatan soal Blok Masela, Maluku, sebagai hasil kunjungan kerjanya ke Jepang sejak Senin hingga Rabu (16-18/10).

Kesepakatan tersebut dicapai saat Menteri Jonan bertemu Pejabat Eksekutif Tertinggi (CEO) Inpex Corp Toshiaki Kitamura di Tokyo, Jepang, Selasa (17/10), demikian keterangan dari Kementerian ESDM, Kamis.

Kesepakatan Blok Masela tersebut terkait kepentingan Pemerintah RI tetap meminta Inpex mengembangkan gas alam cair (LNG) di darat sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Pemerintah RI akan memberikan perpanjangan kontrak selama 20 tahun kepada Inpex ditambah tujuh tahun sebagai kompensasi atas perubahan pengembangan kilang LNG dari terapung menjadi ke darat.

Selain itu, Pemerintah RI memberikan keleluasaan Inpex memilih lokasi kilang LNG di darat.

"Keputusan terkait Inpex ini, akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex karena sudah hampir habis masa kontraknya. Ditambah dengan tujuh tahun sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang terapung menjadi kilang darat," kata Menteri Jonan seusai bertemu Toshiaki Kitamura.

Inpex saat ini mengkaji prapendefinisian proyek (pre front end engineering design/pre-FEED) Masela setelah menerima surat perintah kerja dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pascakunjungan Menteri ESDM ke Jepang pada 16 Mei 2017, telah disepakati pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau.

Pada surat perintah itu disebutkan kapasitas kilang LNG ditetapkan 9,5 juta ton per tahun (MTPA) dan produksi gas pipa mencapai 150 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Pre-FEED akan menjadi tahapan penting memformulasikan revisi rencana pengembangan lapangan (PoD). Revisi PoD dilakukan untuk menambah kapasitas produksi LNG ketika masih menggunakan skema terapung.

Blok Masela yang ditandatangani pada 1998 dikelola Inpex sebagai operator dengan kepemilikan 65 persen dan Shell Upstream Overseas Services 35 persen.

Pemerintah Indonesia berharap Inpex segera memulai proyek Masela

Selama di Jepang, Jonan juga bertemu pihak LNG Japan Corporation pada Senin (16/10) guna menyampaikan kebijakan pembelian gas Indonesia berjangka waktu kontrak lebih lama dengan volume tetap.

"Pak Menteri menyampaikan bahwa kita sebisa mungkin menghindari spot cargo. PT Pertamina diminta berdialog lebih detail terkait pembelian gas ini. Selain itu, kebijakan utama gas Indonesia itu diutamakan untuk pemenuhan dalam negeri, sisanya baru ekspor," kata Kepala Biro Komunikas, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.

Saat bertemu LNG Japan, Menteri ESDM juga meminta agar dilakukan diskusi lebih detail dengan SKK Migas untuk menurunkan biaya proyek LNG Tangguh.

Demikian pula dengan LNG Benoa, Jonan mengemukakan, harga pengapalannya cukup mahal, sehingga usaha-usaha penurunan harga perlu segera dilakukan.

Sedangkan, Jonan saat bertemu pihak Tokyo Gas, Selasa (17/10), diminta dukungan Pemerintah Indonesia atas studi LNG di Sulawesi, termasuk dukungan agar peraturan perundangan di Indonesia dapat mendorong bisnis gas.

Saat ini Tokyo Gas sedang studi pembangunan LNG di Sulawesi dan berkomitmen mempercepat penyelesaian studinya.

"Tokyo Gas rencananya akan membangun LNG di Indonesia dan sedang studi di Sulawesi. Selain itu, saat ini bersama Pertamina mereka juga sedang menjalankan proyek pembangunan LNG Bojanegara, Banten. Pada pertemuan dengan Tokyo Gas, Pak Menteri kembali menekankan pentingnya efisiensi," ujar Dadan.

Menteri Jonan juga menyampaikan kepada Tokyo Gas agar jual beli LNG atas gas sebaiknya kontrak jangka panjang.

Selain itu, ia menekankan bahwa pengusahaan gas jangan hanya sampai membangun infrastruktur gasnya, tetapi sekaligus pembangkit listrik.

"Tantangannya adalah transportation cost yang mahal di Indonesia Timur. Agar biaya lebih efisien, Pak Menteri meminta pembangunan pembangkit listrik di dekat sumber energinya, di mulut sumur. Kebijakan gas Indonesia itu diutamakan memenuhi dalam negeri, sisanya ekspor," ujar Dadan.

Pada Rabu (18/10), Menteri ESDM menjadi pembicara kunci dalam konferensi pihak produsen dan kosumen LNG (LNG Producer Consumer Conference 2017).

Menteri Jonan menyampaikan materi tentang pengembangan LNG berkelanjutan di Indonesia.

LNG Producer Consumer Conference 2017 diselengggarakan Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang (METI) dan Asia Pacific Energy Research Centre (APERC), yang bertema "Opportunities in LNG Market Driven by Innovation" untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tren pasar dan pengembangan pasar LNG global.

Konferensi dihadiri lebih dari seribu peserta dari wakil pemerintah, bisnis dan institusi riset.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017