"Diharapkan sertifikasi ini juga meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik sertifikat dan memberikan hasil pekerjaan yang lebih berkualitas," kata Pelaksana Tugas Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Sumadilaga di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya Pasal 70 yang menyebutkan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
"Upaya percepatan penyediaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat ini untuk merespons perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia," katanya.
Ia menyebutkan dalam percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dibuka Presiden Joko Widodo itu pada Kamis ini, jumlah peserta uji kompetensi mencapai 9.700 tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Sebanyak 9.700 peserta terdiri dari dua kategori, yaitu tenaga terampil sebanyak 9.045 orang dan tenaga ahli sebanyak 655 orang," katanya.
Ia menjelaskan tenaga terampil dimaksud dalam istilah sehari-hari adalah para tukang, mandor, drafter, pelaksana, surveyor, operator, dan pengawas.
Sementara tenaga ahli meliputi tenaga ahli di bidang K3, administrasi kontrak, manajemen proyek dan manajemen konstruksi.
Ia merinci asal peserta ujian kompetensi, yaitu dari Aceh 1.088 peserta yang bekerja pada proyek jalan, jembatan di wilayah Sumut dan Aceh.
Sementara di Palembang terdapat 402 peserta yang bekerja di proyek-proyek sarana dan prasarana Asian Games. Di Surabaya ada 621 peserta yang bekerja di berbagai proyek rumah susun.
Di Banjarmasin ada 406 peserta yang bekerja di proyek rusunawa, di Makassar ada 836 peserta yang bekerja di proyek jalan dan jembatan di seluruh Sulawesi, juga di Jayapura ada 1.017 peserta yang bekerja di proyek-proyek jalan dan jembatan di Papua dan Papua Barat.
"Di Jakarta 5.328 peserta yang bekerja di proyek GBK Senayan, LRT Cawang Bekasi. MRT, pemeliharaan jalan dan jembatan serta sumber daya air yang bekerja di wilayah Jabodetabek.
Menurut Danis, upaya percepatan sertifikasi selain dengan metode observasi dan wawancara untuk mengejar ketinggalan, juga melalui kegiatan pelatihan mandiri di mana sambil bekerja mandor dilatih menjadi instruktur.
Kemen-PUPR juga memberkan pelatihan jarak jauh dan menggunakan mobile training unit yang tersebar di 34 provinsi.
"Itu yang kami lakukan untuk meningkatkan jumlah pekerja konstruksi yang bersertifikat," kata Danis.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
