"Kalau ada masalah saya kejar terus sampai dapat, ternyata selembar kertas yang namanya inpres pembebasan lahan yang jadi masalah karena semuanya patuh," kata Presiden saat meresmikian Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
"Pak gubernur, pak bupati, semuanya patuh, kita rapat sekali setelah keluar inpres, setelah itu kurang dari 2 bulan pembebasan lancar," tambah Jokowi.
Menurut Presiden, rencana Mandalika untuk menjadi kawasan pariwisata nasional sudah digagas sejak 29 tahun silam namun tak kunjung selesai.
"Karena Pembebasan tanah belum rampung-rampung, sehingga mengurangi kepercayaan investor masuk ke Indonesia. Jadi sewaktu saya ke sini saya tanya ke Pak gubernur, bupati, dirut ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), problem sebenarnya apa sih? Apakah tanah terlalu mahal atau masyarakat tidak mendukung?" ungkap Presiden.
Ternyata di lapangan Presiden menemukan fakta bahwa masyarakat setempat mendukung dan harga tanah juga masih wajar, lantas terungkap bahwa masalah utama terletak pada ketiadaan payung hukum.
"Hal-hal seperti ini kalau bapak ibu semua bekerja tidak detail dan tidak menyampaikan masalahnya ke pimpinan yang ada ya tidak rampung-rampung. Saya kalau tidak ke lapangan, tidak ke sini ya tidak mengerti. Pak Menko saya perintahkan untuk mengecek kalau tidak detail tahu masalah di lapangan sampai 100 tahun tidak terlaksana KEK pariwisata Mandalika," tegas Presiden.
Meski KEK Mandalika sudah resmi berfungsi, namun Presiden berpesan agar kawasan itu dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Agar program ini berdampak pada masyarakat, ada yang bisa berjualan cenderamata, mebuka restoran, ada yang bisa buka warung makan, homestay dan kita hitung bisa ada rekrutmen karyawan 58 ribu," tambah Presiden.
Hingga saat ini, investasi yang berjalan sudah berasal dari 8 investor di sektor perhotelan senilai Rp13 triliun.
"Dan kita harapkan bisa lipat 3 kali lipat, saya kira kawasan ini bisa berkembang dan masyarakat akan dapat manfaat," ungkap Presiden.
Turut hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang dan sejumlah pejabat lainnya.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
