Pemuda agar juga atasi empat masalah bangsa ini

25 Oktober 2017 14:00 WIB
Pemuda agar juga atasi empat masalah bangsa ini
Dokumentasi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kiri), dalam suatu seminar di Gedung Parlemen, beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)
Cianjur, Jawa Barat(ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyebutkan ada empat masalah bangsa Indonesia yang perlu diatasi bersama semua elemen bangsa, termasuk mahasiswa dan kepemudaan.

"Empat tantangan itu, radikalisme dan terorisme, ketimpangan sosial, narkoba, dan korupsi. Ini perlu peran masyarakat serta mahasiswa," kata dia, di hadapan para peserta Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu.

Masalah korupsi, kata Kumolo, dari tahun ke tahun malah meningkat. Bahkan, hampir seluruh para pejabat negara dan pihak swasta sudah terkena operasi tangkap tangan KPK.

"Kejaksaan ini yang terus menerus harus didorong. Bahwa ketika penegak hukum ini termasuk pengadilan harus objektif harus juga mampu melakukan langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah yang berkaitan dengan pemidanaan yang berkaitan dengan untuk meredam masalah soal korupsi," papanya.

Di Indonesia, lanjut dia, narkoba sudah menjadi darurat nasional. Dalam setahun rata-rata 60 orang per hari meninggal tanpa melihat suku dan adat.

Selain itu, masalah ketimpangan sosial juga harus dicermati karena banyak masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal. Tidak hanya itu, pangan di Indonesia juga masih jadi tantangan.

"Pangan, garam saja masih impor ini tantangan kita bersama. Agar tiga hal ini bisa terwujud dengan baik. Agar peran mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain harus bisa bergerak untuk mewujudkan hal itu," tutur dia.

Selain itu, masalah lain yang menjadi tantangan bangsa Indonesia adalah radikalisme dan terorisme.

"Saya yakin teman-teman sekalian punya komitmen yang sama harus berani menentukan sikap siapa kawan dan lawan. Terhadap golongan yang ingin mengubah ideologi yang ingin mengubah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ingin mengubah UUD 1945 yang ingin mengubah NKRI untuk bersatu," kata dia.

Salah satu contoh organisasi yang mendaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri, yaitu Gafatar. "Silakan mendaftar sebagai organisasi di Indonesia, tapi harus punya komitmen tidak boleh punya keinginan dan gagasan untuk mengubah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI," tuturnya.

Ia menambahkan, bukan hanya tentara dan kepolisian untuk menjaga, tetapi semua elemen bangsa harus menjaga NKRI agar tidak terbelah.

"Kalau tidak diatasi bersama, negara ini bisa hancur dan terpecah belah. Saya kira pemuda dan mahasiswa mempunyai bagian dan harus berperan. Yang sejak awal punya komitmen yang sama dan bernegara," kata dia. 


Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017