"Selain transpotasi massal modern yang disiapkan pemerintah pusat, infrastruktur lainnya juga tengah dimatangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik, di Bandung, Senin.
Ia mengatakan, akses jalur kereta api reguler menuju Kertajati ini akan dimulai dari Rancaekek Kabupaten Bandung sampai Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Jalur ini merupakan reaktivasi jalur lama dengan panjang 12 kilometer.
"Rancaekek sampai Tajungsari ini panjangnya sampai 12 kilometer. Ini akan direaktivasi dulu. Kita peran di pemerintah provinsi sudah selesai setelah sebelumnya MoU sudah dilakukan antara Pemprov Jabar, Pemerintah Pusat dan PT KAI," kata Dedi.
Kemudian untuk menunjang Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), kata dia, jalur kereta api reguler ini akan dihubungkan langsung ke Kecamatan Kertajati.
Menurut dia, dalam feasibility study (FS) setelah Tanjungsari, jalur baru berbasis rel ini akan menuju Kadipaten dan dilanjutkan menuju Kertajati sebagai gerbang BIJB dan panjang rutenya mencapai 40 kilometer dengan menyusuri Tol Cisumdawu.
"Dalam perencanaan ini, track akan sejajar dengan jalan Tol Cisumdawu," ucapnya.
Sementara jalur utara tepatnya di Arjawinangun, Cirebon, reaktivasi juga akan dilakukan menuju Kadipaten dan rute ini tinggal diaktifkan kembali karena sebelumnya juga sudah memiliki jalur kereta api.
"Dalam studi lainnya kita ingin menarik dari Pantura atau tepatnya dari Arjawinangun. Ini akan double track," kata dia.
Pihaknya mengaku, akan mendorong PT KAI bisa melakukan penertiban dan pembebasan lahan untuk bisa mewujudkan percepatan infrastruktur terutama transportasi massal di Jawa Barat.
Sementara untuk infrastruktur penunjang lainnya pihaknya juga sudah meminta bantuan pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Sekarang perannya sudah di PT KAI. Apabila ada perubahan trase untuk pembebasan lahan kita akan anggarkan itu. Jadi peran kita sudah. Sekarang tinggal penertiban dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat. Karena akan ada beberapa yang dilakukan (PUPR) dengan pembuatan fly over di daerah Cileunyi. Itu biar ada perlintasan sebidang," kata Dedi.
Dia menambahkan, pelengkap akses menuju BIJB ini akan segera dimulai mengingat, bandara tersebut akan mulai beroperasi pada pertengahan 2018. Selain jalur kereta api yang disiapkan, Pemprov Jabar saat ini sedang membebaskan lahan untuk jalur tol dan non tol.
Untuk Tol pihaknya mempersiapkan akses langsung menuju BIJB sepanjang 3,7 kilometer dengan pintu masuk dari Cipali.
"Untuk akses tol sudah ada anggarannya Rp120 miliar untuk membebaskan sepanjang 3,7 km. Kemudian untuk infrastrukturnya setelah pembebasan lahannya akan dilakukan pada 2018 mendatang," kata dia.
Adapun untuk non tol akses yang akan dibuat ini membentang sepanjang 1,6 kilometer dengan lebar 60 meter atau seluas 40 hektare. Luas lahan itu berada di atas lahan warga sebanyak 218 bidang. "Non tol akan diselesaikan juga pada tahun 2017 ini," katanya.
Dengan dibukanya akses dari berbagai arah, dia meyakini dampak kehadiran BIJB ini akan terasa dari pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat setempat dan hal ini terjadi mengingat tingginya lalu lintas kendaraan yang akan tumbuh keramaian. Apalagi kata dia, BIJB juga nantinya akan terhubung dengan kereta cepat.
Sementara itu, Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra menyambut gembira hadirnya konektivitas transportasi massal menuju BIJB. Artinya kawasan Majalengka akan semakin mudah dijangkau dengan ragam pilihan transportasi massal selain harus melalui jalur tol.
"Saya mah setuju banget. Saya sudah lihat (rencana) konektivitasnya. Tol sudah dibuat sedemikian bagus sehingga catcmentnya terbangun. Kereta dari (Kabupeten) Bandung. Terus di utara ada akses pelabuhan. Kalau semua koneksi sudah top. Makannya saya katakan (Bandara) Kertajati ini harta karunnya Jawa Barat," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan kehadiran BIJB yang merupakan bandara masa depan memang harus ditunjang dengan moda transportasi lainnya seperti kereta.
Meski hadirnya Tol Cipali dan Tol Cisumdawu yang diperkirakan baru akan beroperasi 2019 mendatang, konektivitas masyarakat Jawa Barat bahkan Jabodetabek sekalipun harus dipermudah.
"Setelah melihat peta perlu ada konektivitas Kertajati dan Soekarno-Hatta. Bisa saja kereta tapi ada dijalur biasa. Perlu dipikirkan ada pemahaman untuk bandara ke tengah kota (Kota Bandung) dan nyambung ke Kertajati," ucapnya dalam kunjungan kerja ke proyek BIJB pada Jumat 3 November 2017.
Dia meyakini, masyarakat Jawa Barat sendiri jika BIJB beroperasi akan menjadi pilihan utama untuk terbang. Ini didasari dari kepadatan arus lalu lintas udara di Soekarno-Hatta yang sudah kurang ideal untuk melayani penerbangan.
"Jadi positioning BIJB, menurut saya Kertajati ini bisa menjadi bandara kedua internasional setelah Soekarno-Hatta. Karena kota (Jakarta) yang sudah 10 juta warganya. Jadi Indonesia wajar punya bandara internasional dua, Tokyo, Seoul dua. Bahkan Moskow ada empat. Ini hal biasa," ujar dia.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
