DKI Jakarta akan tata 16 kampung kumuh

10 November 2017 12:57 WIB

Suasana pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (5/1/2017). Menurut data BPS, sebanyak 48,91 persen penduduk DKI Jakarta tidak mempunyai bangunan atau rumah atau tempat tinggal milik sendiri.

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan menata 16 kampung kumuh dan miskin serta kumuh dan padat, setelah membereskan masalah legal di kampung-kampung yang berdiri di tanah milik negara.

"Sudah diajukan kepada kita 16 kampung di antaranya Akuarium , Angke, dan ada beberapa yang sempat ditertibkan sebelumnya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah sebelumnya, kita akan rapikan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta Pusat, Jumat.

Pemerintah provinsi, menurut dia, tahun ini juga akan mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi penyertifikasian tanah-tanah warga di kawasan-kawasan kumuh.

"Tahun ini kita anggarkan juga sertifikasi daripada tanah- tanah negara tersebut ada program yang dilakukan pak Sofyan Djalil, kita sudah anggarkan juga," kata Wagub.

Dia mengatakan pemerintah provinsi akan mengutamakan penerapan prinsip keterbukaan, partisipatif dan keadilan dalam penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta.

"Kita hadirkan pendekatan land consolidation. Dan tadi pagi ada dari Akuarium hadir, kita berikan pemahaman tersebut, mohon sabar, kita akan lakukan satu-satu," kata Sandiaga.

Sebelumnya Sandiaga mengemukakan konsep "sister kampung" untuk penataan kawasan kumuh Jakarta, yang menghubungkan kampung-kampung yang sudah maju dan mampu untuk membantu kampung-kampung yang masih miskin dan padat mengatasi masalah mereka.